Akhirnya, MA Putuskan Mantan Napi Korupsi Boleh Nyaleg

Gedung Mahkamah Agung RI
Gedung Mahkamah Agung RI

Jakarta, Sayangi.com – Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan gugatan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi, terorisme dan narkoba jadi calon anggota legislatif.

Dalam putusan tersebut, MA menilai PKPU bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017. Tepatnya, Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada kamis, 13/9 kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” ucap juru bicara MA Suhadi, Jumat (14/9).

Majelis hakim yang memimpin putusan tersebut terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi.

“Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017,” ungkap Suhadi.

Dengan putusan tersebut, maka MA memperbolehkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

“Iya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ya silakan ikuti aturan yang berlaku,” jelas Suhadi.