Akankah Presiden Trump Jatuhkan Hukuman Ke Riyard Atas Hilangnya Jamal Khashoggi?

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman saat melawat AS.Foto Huffington Post. Foto Huffington Post
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman saat melawat AS.Foto Huffington Post. Foto Huffington Post

Washington,Sayangi.com- Mitra AS, Kerajaan Arab Saudi dituduh melakukan tindakan menghabisi wartawan Jamal Khashoggi. Tindakan Arab Saud dinilai salah menurut banyak orang.

Kecenderungan yang paling mendasar adalah mencoba untuk memahami apa yang terjadi, dan kalau perlu menafikan. Gambaran itu bisa jadi sesuai dengan apa yang saat ini mungkin dilakukan Presiden AS Donald Trump terhadap kerajaan Saudi.

Setelah beberapa hari kabar meninggalnya wartawan asal Arab Saudi Jamal Khashoggi mendunia, Trump akhirnya angkat bicara. Akan tetapi, Trump terkesan tidak ingin membuat mitra pentingnya di Timur Tengah itu ribet atas kasus hilangnya Jamal Khashoggi, 59 tahun.

Khashoggi diperkirakan hilang di kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Turki.Wartawan kenamaan asal Arab Saudi itu mendatangi kantor tersebut untuk mendaftarkan penikahannya yang keempat dengan seorang perempuan warga negara Turki.

Ia dinyatakan hilang sejak 2 Oktober 2018 saat Khasoggi tak pernah keluar lagi dari kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istambul, Turki. Dugaan yang berkembang wartawan itu telah dibunuh di dalam kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul. Dan dugaan yang beredar jasad tubuh Kashoggi sudah dibuang dari tempat itu.

Akhir Pekan lalu, Sabtu (13/10/2018) Trump menyatakan ia tidak akan menjatuhi hukuman kepada Riyadh jika negara itu terlibat dalam dugaan pembunuhan Khashoggi. Saat ini Washington telah mendapat tekanan internasional dan domestik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Khashoggi.

Satu dari sekian hukuman yang kemungkinan bisa dijatuhkan Amerika Serikat ke Arab Saudi adalah menangguhkan penjualan perlengkapan militer AS ke Riyard.

Arab Saudi saat ini sedang terlibat dalam koalisi serangan ke Yaman. Anggota Senat dari Partai Republik dan Partai Demokrat menuntut agar Washington menjatuhkan sanksi yang lebih tegas kepada Riyadh. Mengacu pada  undang-undang Amerika Serikat, penjualan perlengkapan militer hanya bisa diblokade lewat Kongres.

Sebuah peninjauan informal bisa dilakukan yang berupa penundaan transaksi. Namun hal ini hanya bisa dilakukan jika muncul kekhawatiran, seperti senjata yang digunakan dipakai untuk membunuh warga sipil.

Trump pada Sabtu lalu (13/10/2018) mengatakan pemerintahannya telah memenangkan tender militer senilai US$ 110 miliar atau Rp 1,6 triliun dari Riyadh.

Kesepakatan tersebut diikuti dengan komitmen Arab Saudi berinvestasi di Amerika Serikat. Investasi Saudi di AS tersebut akan berpeluang membuka ratusan ribu lapangan kerja.Trump menegaskan “Jika Arab Saudi tidak membeli senjata dari AS, maka mereka akan beralih ke Rusia atau China.

Pikirkan kita memiliki kontrak order senilai US$ 110 miliar. Mereka bisa saja memberikan kontrak ini ke negara lain dan jika hal ini terjadi saya rasa itu akan menjadi tindakan bodoh,ujar Trump.

sumber: Reuters