Dana Saksi Dibiayai Negara, Pengamat Yakin Bisa Kurangi Korupsi

Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat Politik Karyono Wibowo mendukung dana saksi pemilu dibiayai negara melalui APBN 2019. Menurutnya, selama ini banyak korupsi yang disebabkan partai politik kekurangan biaya.

“Iya justru saya dari awal mendorong ke sana. KPK kan juga mengusulkan supaya anggaran untuk partai itu ditingkatkan. Kenapa begitu? Karena partai selama ini dalam mengumpulkan dana, yang terjadi adalah banyak korupsi di mana-mana, korupsi proyek sana sini,” kata Karyono kepada telusur.co.id, Sabtu (20/10/18).

Memang, kata dia, dengan pembiayaan partai yang ditingkatkan anggarannya seperti pembayaran dana saksi ditanggung oleh negara akan membebani APBN. Namun, hal itu bisa direalokasikan kembali.

“Jadi, dengan adanya penambahan dana partai, misalnya biaya saksi yang ditanggung oleh negara, itu diharapkan bisa mengurangi setidak-tidaknya tingkat korupsi,” ujar Direktur Indonesia Public Institute (IPI) itu.

Di sisi lain, tambah dia, partai politik juga harus sadar diri untuk menekan kadernya agar tidak lagi melakukan korupsi.

Meski demikian, dia mengakui beban dana saksi yang akan ditanggung negara akan sangat besar. Mengingat banyaknya jumlah TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun menurutnya, hal itu lebih baik, ketimbang uang negara habis dikorupsi.

Yang terpenting, kata dia, adalah  setelah negara menaikkan dana partai melalui pembiayaan dana saksi, partai harus melakukan koreksi diri.

“Karena kan alasannya kan cost politik mahal, sehingga terjadi korupsi. Makanya kan KPK mengusulkan itu juga, agar anggaran partai dinaikkan,” tandasnya.