Terkait Laporan Surya Paloh, Rizal Ramli: Saya Khawatir Ada yang Panas-panasin Dia

Rizal Ramli memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (24/10). (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Ekonom senior Rizal Ramli memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (24/10). Rizal dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam laporan kasus dugaan pencemaran nama baik Surya Paloh, yang dilayangkan DPP Partai Nasdem.

Menurut Rizal, tidak ada niatan dirinya untuk merendahkan siapa, atau organisasi apapun. Statemennya di dua stasiun televisi yang akhirnya dipersoalkan pihak Surya Paloh, menurutnya hanya pandangannya mengenai kepentingan publik.

“Karena Rizal Ramli dari dulu selalu memperjuangkan kepentingan publik. Sejak mahasiswa, sejak jadi pejabat maupun tidak jadi penjabat ada satu kosistensi yang tidak pernah berhenti, Rizal Ramli¬† memperjuangkan kepentingan publik,” ujar Rizal di Mapolda Metro Jaya.

Rizal mengaku kecewa karena dirinya dilaporkan oleh pihak Surya Paloh, yang diakuinya sebagai teman lamanya. Sebagai insan pers, seharusnya Surya Paloh paham bahwa statemen Rizal di dua stasiun televisi, masuknya ke Undang-undang Pokok Pers.

“Saya khawatir kawan lama saya ini ada yang panas-panasin lah. Sebetulnya sebagai tokoh pers, dia menjunjung kebebasan berfikir, pendapat dan sebagainya,” terangnya.

Rizal juga mengklaim, sudah ada sebanyak 1.520 kuasa hukum yang siap membelanya dalam kasus ini. Mereka, katanya, menawarkan bantuan hukum secara gratis.

“Karena total¬† ada 1.520 lawyer yang komitmen membantu kami secara probono dan gratis. Saya betul-betul bangga ternyata banyak lawyer yang hati nuraninya itu masih clear,” katanya.

Rizal dipanggil karena statemennya dalam program ‘Sapa Indonesia Malam’ di Kompas TV tanggal 4 September 2018 dan program ‘Indonesia Business Forum’ di tvOne tanggal 6 September 2018. Saat itu Rizal diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Surya Paloh.

Laporan bernomor TBL/4963/IX/2018/PMJ/Dit Reskrimum tanggal: 17 September 2018. Dia diancam dengan Pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.