Banser Tak Bisa Dibubarkan Hanya dengan Demo

Dave Laksono. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Sejumlah orang melakukan Aksi Bela Tauhid, pada Jumat (26/10) kemarin. Aksi ini merupakan buntut dari pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, pada perayaan Hari Santri Nasional (HSN) di Limbangan, Garut, Jawa Barat, pada Senin (22/10) lalu.

Dalam spanduk yang dibawa peserta aksi, mereka menuntut agar Banser dibubarkan. Seperti diketahui, pembakaran bendera yang belakangan diakui sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilakukan oleh oknum Banser.

Politisi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono mengatakan, setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, termasuk pendapat ingin membubarkan Banser. Namun menurutnya, pembubaran suatu organisasi harus melalui proses yang berlaku di Indonesia.

“Jika ada yang berpandangan begitu (Banser dibubarkan), ya sebaiknya dituntut saja ke pengadilan, dilaporkan ke polisi. Seperti (pembubaran) HTI itu kan diprosesnya melalui proses hukum, bukan politik,” ujar politisi yang karib disapa Dave Laksono, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).

Di negara hukum seperti Indonesia, kata Dave, semua pihak harus taat kepada hukum yang berlaku. Sehingga bila ada pihak yang ingin Banser dibubarkan harus melalui mekanisme hukum, bukan dengan aksi demo.

“Indonesia ini negara hukum, kalau seperti itu (hanya melalui aksi demo) saya nggak usah ikut Pilkada, ikut Pemilu. Saya demo saja tiap hari, kerahkan ribuan massa langsung saya jadi pejabat negara,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, Aksi Bela Tauhid kemarin cenderung ditunggangi kepentingan politis. Oleh karenanya, ia mendorong semua tuntutan diselesaikan melalui jalur hukum.

“Makanya saya mendorong (tuntutan pembubaran Banser) dimasukkan ke ranah hukum saja. Jadi yang menentukan (organisasi) layak (dibubarkan) atau tidak, bukan pribadi atau individu tapi meja hijau,” tegasnya.