Polisi Diminta Tangkap Pengibar Bendera HTI di Kantor DPRD Poso

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. (Foto: Sayangi.com/Fahri).

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengecam tindakan pengibaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada aksi bela tauhid yang berlangsung di daerah tersebut pada Jumat (26/10) lalu.

Pengibaran bendera tersebut bermula saat massa aksi mendatangi kantor DPRD setempat dan menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera HTI.

“Sejatinya organisasi ini merupakan ormas terlarang di Indonesia,” kata Karyono dalam keterangan persnya, Senin (29/10).

Karyono pun secara tegas meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pengibaran bendera HTI ini.

“Kalau perlu pelakunya ditangkap, jangan ada gerakan yang merusak NKRI dan merongrong Pancasila. Saya curiga ada aktor politik di belakang ini, yang memanfaatkan situasi pemilihan presiden (pilpres),” tegas Karyono.

Dia menegaskan, HTI adalah organisasi ilegal. Karenanya, apapun itu menyangkut ormas ini maka harus ditindak sesuai UU yang berlaku. Dia pun meminta supaya negara jangan takut terhadap ormas perusak negeri ini.

“Negara dan Aparat jangan kalah dengan intimidasi HTI. Di Negara seperti Malaysia, Arab Saudi dan negara Arab lainnya sudah melarang ormas Radikal ini. Indonesia negara ke-21 yang melarang lembaga ini. Jadi, jangan berikan kesempatan bagi mereka,” tandasnya.

Diketahui, beredar video di media sosial yang memperlihatkan massa mengibarkan bendera berwarna hitam dengan kalimat tauhid di DPRD Poso. Dalam video itu terlihat sejumlah orang mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid di tiang bendera yang ada di halaman DPRD Kabupaten Poso.