KAHMI: Bangsa yang Besar Seperti Indonesia Cenderung Rentan Perpecahan

Jakarta, Sayangi.com – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar diskusi publik di Hotel Mercure Jakarta, Jumat, 1 November 2018. Diskusi ini mengangkat tema “Menjaga Keutuhan Bangunan Kebangsaan”

Koordinator Presidium KAHMI Siti Zuhro dalam pidato politiknya mengungkapkan pentingnya menghormati keberagaman.

“Menurut pasal 1 (1) UUD NRI 1945 ‘Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik’. Negara Kesatuan bukan berarti penyeragaman dalam hal kebijakan. Tapi Negara Kesatuan yang menghormati eksistensi keberagaman,” kata Siti Zuhro.

Keberagaman kata Zuhro, mensyaratkan keindonesiaan dan kedaerahan yang balance untuk menghadirkan harmoni, sinergi dan kohesi sosial yang memadai.

“Pemilihan negara kesatuan dimaksudkan sebagai sarana mempersatukan wilayah nusantara yang terdiri atas ribuan pulau yang terbentang dari Merauke sampai Sabang, di mana Pancasila sebagai dasar negara menjadi wahana untuk mempertemukan kemajemukan nilai dan tradisi dari agama, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda,” katanya.

Namun, guru besar ilmu politik LIPI ini menegaskan bahwa kemajemukan tersebut jika tidak mampu dirawat justru hanya akan melahirkan perpecahan.

“Bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia cenderung rentan perpecahan. Kemajemukan tak hanya merupakan kekuatan, tapi juga mengandung kelemahan. Egoisme, eksklusivisme, dan aboslutisme menjadi ancaman tersendiri,” jelasnya.

“Kemajemukan meniscayakan adanya landasan bersama dan acuan bersama. Pancasila adalah landasan dan acuan bersama bagi Indonesia. Pancasila menjadi pemersatunya.”

Ingatkan Soal Visi Kebangsaan

Dalam kesempatan ini, Siti Zuhro mewakili KAHMI mengingatkan kembali tentang visi kebangsaan Indonesia. Visi tersebut sesuai dengan pembukaan Konstitusi adalah “membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi negara yaitu “melindungi segenap rakyat Indonesia dan suluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial”.

“Pancasila bisa mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada, baik atas dasar keagamaan maupun kebangsaan. Aliran-aliran politik yang ada merupakan titik tolak dan warna perjuangan kelompok-kelompok politik yang diselenggarakan dalam kerangka Pancasila dan visi negara Pancasila.Pancasila menjadi wadah akomodasi nilai-nilai etika yang sama dari berbagai agama untuk kepentingan hidup berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Oleh karenanya kata Zuhro, Visi Kebangsaan tersebut perlu diperkuat. Salah satunya adalah melalui penguatan demokrasi dan desentralisasi yang berdampak positif guna memajukan kesejahteraan umum.

“Indonesia yang maju harus didukung penuh oleh daerah-daerah yang maju. Dan hal ini, antara lain, bisa ditunjukkan melalui proses demokrasi dan desentralisasi yang berdampak positif guna memajukan kesejahteraan umum,” ujarnya.

“Indonesia yang maju juga ditandai oleh kemampuannya dalam mengatasi masalah/distorsi yang dihadapi, khususnya terkait pelaksanaan demokrasi dan desentralisasi/otonomi daerah. Apakah kedua bidang ini berkorelasi positif terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa? Indikatornya bisa dilihat dari tereformasi tidaknya parpol, DPR/DPRD dan pemerintah/pemda sebagai pilar penting demokrasi.”

Bangsa Indonesia yang maju dan cerdas jelas Zuhro, juga ditandai oleh pengamalannya yang konkrit tentang nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, yakni sila pertama sampai kelima.

“Sebagai negara archipelago, Indonesia sedang menggeliat dan mencoba untuk move on dari negara berkembang ke negara newly industrialized country (NIC) yang maju secara sosial, politik, ekonomi dan hukum. Bagi Indonesia hal tsb tentunya merupakan proses learning by doing yang tak mudah, khususnya dalam mengaplikasikan demokrasi dan desentralisasi untuk mewujudkan good governance (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas).”

Zuhro juga menjelaskan tantangan bagi Indonesia kedepan, yaitu bagaimana membangun demokrasi yang substantif/berkualitas, sehat dan beradab serta otonomi daerah yang menyejahterakan rakyat tanpa mengabaikan pentingnya  menciptakan prakondisi yang harus dipenuhi dalam menjalankan demokrasi dan otonomi daerah.

“Karena itu, demokrasi dan otonomi daerah dijalankan tak boleh minus nuansa kebangsaan, harus dengan visi nasional dan visi kebangsaan yang jelas. Pembukaan Konstitusi harus menjadi petunjuk (guidance) karena  Konstitusi merupakan sumber dari semua sumber hukum tak boleh dinafikan,” jelasnya.

Menjaga keutuhan Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika (pluralitas lokal) kata dia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu membangun daerah dan mewujudkan pemerintahan daerah yang berkualitas, efektif, efisien, kuat dan demokratis.

Artinya kata dia, otonomi daerah harus berhasil. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar membawa Indonesia agar maju. Mereka harus satu perspektif dalam membangun negara, sama-sama mengemban amanat mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat.

“Gerakan membangun Indonesia dari daerah tak boleh henti apalagi mengalami stagnasi. Diperlukan kesungguhan, komitmen dan konsistensi  yang tinggi semua stakeholders terkait, baik lokal maupun nasional untuk membangun Indonesia dari daerah. Artinya, diperlukan penguatan visi kebangsaan Indonesia, khususnya visi strategis kontekstual untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” paparnya.

“Seiring dengan itu, Indonesia memerlukan pemimpin  dengan “kepemimpinan yang profetik”, yaitu kepemimpinan cerdas, berani, tegas, bervisi luas, berintegritas, bersih/bermoral utama, dan berjiwa negarawan (statesmanship). Peran pemimpin dan tokoh sangat besar dalam memajukan Indonesia. Keteladanan pemimpin dan tokoh (pusat dan daerah) akan menjadi panutan warga masyarakat.”

“Dalam kosa kata lokal “ing ngarso sing tulodo, ing madya bangun karso, tut wuri handayani” perlu dikedepankan dan dipraktikkan. Perbaikan kondisi Indonesia harus dimulai dari pemimpinnya. Etika merupakan nilai dasar yang harus dipegang pemimpin, karena etika dibutuhkan untuk memperindah tatanan kehidupan.”