Orang Sakit Jiwa Bisa Memilih Jika Sedang Waras Saat Hari-H Pemilu

Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari. (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari angkat bicara terkait pro kontra orang sakit jiwa diberikan hak pilih dalam pemilu. Hasyim menegaskan, pada prinsipnya, pihaknya tetap akan melayani penyandang disabilitas, apapun jenis disabilitasnya.

“Khusus untuk disability mental atau sakit jiwa, tetap didaftar. Hanya saja penggunaan hak pilih pada hari-H (pemilu) sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya. Bila hari-H (pemilu) yang bersangkutan waras, maka dapat memilih, demikian pula sebaliknya,” kata Hasyim di Jakarta, Kamis (22/11).

Dia menjelaskan, pendataan orang yang menyandang disabilitas mental, tentunya harus melihat situasi dan kondisi. Bila saat pendataan yang bersangkutan sedang “kumat”, tentu tidak mungkin ditanya sendiri.

“Yang paling memungkinkan, pendataan dengan bertanya kepada keluarga, dokter, atau tenaga medis yang merawatnya. Dengan demikian, penyandang disability mental yang memungkinkan didaftar adalah hanya yang berada di rumah kumpul keluarga atau sedang dirawat di RS jiwa atau panti,” tuturnya.

Meski demikian dia mengungkapkan, penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan atau hubungan hukum, sehingga tindakannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena hubungan hukum pada dasarnya adalah hubungan pertanggungjawaban.

“Padahal dalam hukum, perlakuan terhadap disability mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur, yaitu dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum. Karena itu, dalam pengampuan oleh wali atau keluarga yang dewasa atau cakap secara hukum,” terang Hasyim.

Karenanya, lanjut Hasyim, itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, penyandang disabilitas mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas yakni dokter, bahwa yang bersangkutan pada hari-H pemilihan sedang waras, dan karenanya dia cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.

“Karena itu ecara awam muncul pandangan: orang gila didaftar sbg pemilih, ini sebenarnya siapa yang gila, KPU-nya atau siapa?” tutupnya.