Tugas ke Daerah, Ketua KY Minta Penyidik Menjadwal Ulang Pemeriksaannya

Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus. (Ist)

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (5/12). Kedatangan Jaja untuk meminta penyidik menunda pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, yang dialamatkan ke juru bicara KY, Farid Wajdi.

Menurut Jaja, jika merujuk pada surat pemanggilan polisi, ia tidak dapat memenuhi panggilan. Pasalnya pada waktu pemanggilan, ia ada tugas di luar kota yang tidak bisa ditinggal.

“Kebetulan saya mau ke Jember, saya sebagai ketua KY dan sebagai warga negara mentaati apa yang diminta penyidik untuk menghadapi yang sekarang. Tapi karena ada agenda di luar kota sehingga saya tidak memberikan keterangan apapun,” ujar Jaja.

Saat ditanya perihal kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan ke Farid, Jaja enggan berkomentar banyak. Menurutnya, segala informasi yang diketahuinya akan diberikan nanti, saat pemeriksaan dengan penyidik.

“Secara kelembagaan, lembaga tetap berjalan prosesnya. Kalau ada laporan yang berkaitan dengan itu, hasil investigasi yang berkaitan dengan itu tetap jalan secara kelembagaan,” jelasnya.

Karena kasus melibatkan nama KY dan MA, Jaja memastikan tidak ada gesekan antar dua lembaga tersebut. Dia memastikan hubungan antar dua lembaga tersebut masih berjalan seperti biasanya.

“Hubungan KY dan MA juga biasa saja. Kemarin saya ketemu dengan ketua MA santai aja,” tukasnya.

Sebelumnya, Farid Wajdi dilaporkan atas pernyataannya di media cetak nasional bertajuk “Hakim di Daerah Keluhkan Iuran”. Pernyataan tersebut terlontar lantaran para hakim mempermasalahkan besaran iuran turnamen tenis Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) yang digelar MA.

Dalam hal ini, pihak Farid juga menyatakan telah mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk menilai pemberitaan tersebut. Dewan Pers menerangkan bahwa Farid terbukti sebagai narasumber yang menjalankan tugas sebagai Juru Bicara KY.

Selain itu, Dewan Pers juga mendorong pihak yang dirugikan terhadap pemberitaan untuk menggunakan hak jawab atau hak koreksi sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Farid dilaporkan dengan surat polisi nomor LP/4965/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum pada Senin (17/9). Pihak kepolisian menyatakan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.