Bareskrim Polri Lakukan Penyelidikan Pertambangan Geo Dipa di Patuha dan Dieng

Pertambangan milik Geo Dipa. (Foto: Bareskrim Polri)

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Silitonga mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki lokasi pertambangan panas bumi di Patuha, Jawa Barat dan Dieng, Jawa Tengah. Penyelidikan tersebut dilakukan terkait dugaan kegiatan pertambangan tanpa ijin.

“Jelas ada anggota yang kami tugaskan ke sana (Patuha-Dieng),” ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu (5/12).

Daniel menjelaskan, pada akhir November lalu, penyidik langsung ke lokasi penambangan. Para penyidik mengambil data dan sejumlah gambar di lokasi pertambangan.

“Tindakan bagian penyelidikan dilakukan cek, datangi (TKP), konfirmasi, ambil gambar dan sebagainya,” katanya.

Menurut Daniel, hingga saat ini penyilidikan masih didalami dan pihaknya masih bekerja menyusun laporan, berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi pertambangan. Sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan, terkait laporan tersebut.

“Nanti kita lihat dulu hasilnya, kalau ada (informasi soal dugaan pelanggaran), kita perlu untuk kembali ke sana. Mungkin nanti dicek lagi ke sana,” terangnya.

Lebih lanjut Daniel memastikan, pihaknya akan bekerja berdasarkan fakta dan temuan di lapangan. Namun mengenai sejauh mana hasil penyelidikan dugaan pertambangan tanpa izin, dia belum mau membeberkan.

“Karena itu perusahaan negara BUMN, kita harus lihat di situ. Kami harus luruskan dan rampungkan tindakan itu dulu, benar atau tidak adanya penyelewengan,” kata Daniel.

Seperti diketahui, PT Bumi Gas Energi (BGE) melaporkan PT Geo Dipa Energi (GDE) atas dugaan pertambangan panas bumi tanpa izin di wilayah Dieng dan Patuha.

Kuasa hukum PT Bumi Gas Energi Bambang Siswanto melaporkan tiga orang dalam perkara ini, Praktimia Semiawan (PS), Hidekatsu Mizhusima (HM) dan Hisahiro Takeuchi (HT) pada 18 Juli 2016.

Laporan tersebut telah diterima Bareskrim dengan bukti laporan, Nomor: TBL/502/VII/2016/Bareskrim dengan perkara dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi.