Irjen Rycko: UU Terorisme yang Ada Saat Ini Membuat Pemberantasan Lebih Proaktif

Gubernur Akademi Kepolisian Indonesia (Akpol) Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo).

Jakarta, Sayangi.com – Gubernur Akademi Kepolisian Indonesia (Akpol) Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menjadi Keynote Speaker di seminar yang bertajuk ‘Kebijakan Anti Terorisme di Era Demokratisasi di Indonesia’. Seminar ini diselenggarakan di Menara 1 Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (15/12).

Dalam pemaparannya, Rycko menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita kemerdekaan. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

“Pertama adalah ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia. Oleh karena itu pemerintah sudah sekuat tenaga untuk memperkuat, dalam bentuk UU terorisme,” ujar Rycko.

Undang-undang ini, kata Rycko, merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperkuat lembaga terkait pemberantasan terorisme. Menurutnya UU nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme ini lebih komprehensif dibanding UU yang ada sebelumnya.

“Keberadaan UU membuat pemberantasan terorisme semakin proaktif. Artinya lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan pencegahan sejak hulu sampai hilir, tindakan mulai dari perencanaan,” katanya.

Mantan Kapolda Sumatera Utara ini juga menilai, UU yang ada saat ini semakin memberikan kekuatan kepada seluruh lembaga negara, termasuk TNI. Sehingga berkoordinasi antar lembaga dengan BNPT juga semakin terbuka.

“UU ini juga semakin memperluas azas teritorial penanganan terorisme di Indonesia. Jika ada WNI melakukan teror di luar begeri, sudah bisa dilakukan penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Namun yang paling penting, kata Rycko, dalam UU tersebut juga diatur soal penyidik yang tidak taat dalam penanganan tindak pidana terorisme. Para penyidik yang tidak taat pada UU juga akan dikenai penegakan hukum.

“Yang jelas pemerintah menyadari kejahatan terosime ini adalah kejahatan yang luar biasa serius. Sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan juga memiliki penanganan khusus sejak dari perencanaan,” tuturnya.

Lebih jauh Rycko juga menjelaskan, dalam UU terorisme yang baru kewenangan Polri sangat besar. Pasalnya saat ini penegakan hukum terhadap aksi terorisme dapat dimulai dari tahap perencanaan aksi.

“Sejak tingkat perencanaan, kesiapan sudah bisa dilakukan penegakan hukum, semakin panjang masa waktu penangkapan, masa penahanan, tentunya kualitas penyidik juga semakin meningkat. Pengawasan dari kepolisian juga harus semakin diperketat , karena tantangan semakin besar,” paparnya.

Rycko juga berharap, seminar yang digelar dalam rangka disertasi ini dapat membedah UU ini sebagai salah satu produk kebijakan publik, yang dihadirkan pemerintah dalam rangka pemberantasan terorisme Indonesia. Kritik dan masukan juga diharapkan lahir, sehingga UU ini kedepannya semakin lebih baik lagi.

“Saya harapkan seminar ini bisa jadi sarana promosi dari UU ini. Ini juga diharapkan jadi sarana memotivasi para penegak hukum untuk semakin siap dalam kewenangan yang semakin besar,” jelas Rycko.

Selain Rycko, dalam seminar ini turut hadir Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Hamli, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia TB Massa Djafar dan penulis Disertasi Sidrathta Mokhtar.