Maria Ressa: Pemred Rappler Filipina Dijerat Cyber-libel

Kepolisian Filipina ciduk Maria Ressa pemred situs Rapler. Foto PressFrom
Kepolisian Filipina ciduk Maria Ressa pemred situs Rapler. Foto PressFrom

Manila,Sayangi.com- Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler, situs berita yang kritis terhadap pemerintah di Filipina, ditangkap di kantor pusatnya di Manila.

Ressa mengatakan tuduhan “cyber-libel” atau fitnah-siber tersebut sebenarnya adalah usaha pemerintah Rodrigo Duterte untuk membungkam media. Ini adalah peristiwa terbaru dari serangkaian tuduhan beragam yang ditujukan kepadanya.

Terkait pennagkapan Ressa Presiden Duterte mengatakan situs tersebut “berita palsu”. Sebelumnya penguasa no 1 Filipina tersebut menyangkal tuduhan terhadap Ressa karena alasan politik. Rekan rekannya  di Rappler, saat Ressa diciduk, telah melakukan live-stream di Facebook dan Twitter.

Petugas National Bureau of Investigations (NBI) dilaporkan memerintahkan mereka untuk berhenti memfilmkan dan mengambil foto. Miriam Grace Go, editor berita Rappler, kemudian meng-tweet bahwa agen NBI membawa Ressa ke luar dari kantor Rappler.

Sementara itu,Chay Hofilena, pimpinan jurnalisme investigatif Rappler, mengatakan kepada BBC News bahwa kekhawatiran utama mereka sekarang adalah memastikan Ressa tidak harus bermalam di penjara.

“Maria saat ini berada di National Bureau of Investigations. Dan kami berharap dia dapat mengajukan jaminan bebas malam ini, agar dia tidak perlu bermalam di penjara,” Hofilena.

“Kami akan mencari seorang hakim di pengadilan malam yang bersedia memberikan jaminan bebas. Pengacara kami saat ini sedang dalam proses mencarinya.”

Hofilena menambahkan “jika dapat mengajukan jaminan, maka dia dapat menjadi bebas”. Lali mereka dapat lebih memusatkan perhatian pada kasus dan proses hukum.

Dakwaan terbaru terhadap Ressa berasal dari laporan tujuh tahun lalu. Laporan tersebut terkait dengan dugaan hubungan seorang pengusaha dengan mantan hakim di pengadilan tertinggi Filipina.

Kasus ini mencuat berdasarkan undang-undang kontroversial “cyber-libel”. UU ini mulai berlaku pada bulan September 2012, empat bulan setelah tulisan yang dipertanyakan tersebut terbit.

Para pejabat pertama kali mengaplikasikan pada tahun 2017, tetapi sempat ditolak NBI. Kondisi ini lantaran batasan satu tahun untuk menuntut kasus fitnah telah usang. Tetapi pada bulan Maret 2018, NBI membuka kembali kasus itu.

Penangkapan dilakukan hanya dua bulan setelah Ressa dilaporkan mengajukan jaminan bebas. Jaminan tersebut terkait dugaan pemalsuan pajak, namun jurnalis yang pernah ngepos di Jakarta ini menyatajan hal tersebut “direkayasa”.

Rappler tempat Ressa bekerja adalah satu dari beberapa organisasi media di negara itu yang secara terbuka mengkritik Presiden Duterte. Reporter Rappler selalu mempertanyakan ketepatan pernyataannya dan mengecam kebijakannya.

Rappler sering  menerbitkan sejumlah laporan yang kritis terhadap perang Duterte melawan narkoba. Pihak Kepolisian negara ini, mengatakan dalam tiga tahun terkahir sekitar 5.000 orang meninggal.

Pada bulan Desember, media ini juga melaporkan pengakuan Duterte bahwa dirinya melecehkan seksual seorang pembantu pembantu rumah tangga.  Duterte meralat ucapannya dan menyebutkan laporan situs tersebut adalah “berita palsu”. Duterte juga melarang wartawan Rappler meliput kegiatan resminya.

Bilamana  Ressa dihukum hanya berdasarkan satu tuduhan penggelapan pajak, ia dapat ditahan sampai sepuluh tahun penjara. Namun jika ia dijerat cyber-libel, pengadilan dapat menghukum seseorang sampai 12 tahun penjara.