Facebook Minta Pemerintah Atur Dan Kontrol Internet

Mark Zuckerberg pendiri Facebook.Foto Hardware
Mark Zuckerberg pendiri Facebook.Foto Hardware

California,Sayangi.com- Mark Zuckerberg CEO Facebook menyerukan kiranya pemerintah memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatur internet. Zuckerberg mendesak agar lebih banyak negara yang mengadopsi peraturan seperti di Eropa. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi privasi pengguna.Dia mengatakan, tanggung jawab memantau berbagai konten berbahaya terlalu besar jika dibebankan pada Facebook saja.

Kepada The Washington Post”Zuckerberg mengemukakan “Saya percaya kita perlu peran pemerintah dan regulator yang lebih aktif’. Dengan memperbarui aturan untuk internet, kita dapat melestarikan apa yang terbaik tentang hal itu untuk kebebasan orang mengekspresikan diri mereka dan bagi wirausahawan untuk membangun hal-hal baru sambil melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih luas,”tulis pencetus Facebook.

Secara singkat, Zuckerberg menyerukan sejumlah hal. Pertama, aturan umum yang harus dipatuhi oleh semua situs medsos. Aturan itu harus ditegakkan oleh badan pihak ketiga untuk mengontrol penyebaran konten berbahaya. Kedua, semua perusahaan teknologi besar merilis laporan transparansi setiap tiga bulan. Tujuanya, membuat perusahaan teknologi besar lebih setara dengan pelaporan.

Ketiga, undang-undang yang lebih kuat di seluruh dunia untuk melindungi integritas pemilu dengan standar umum. Keempat, hukum tidak hanya berlaku untuk kandidat dan pemilu, tetapi juga masalah politik yang memecah belah suatu bangsa.

Kelima, standar industri yang luas untuk mengontrol bagaimana kampanye politik menggunakan data yang menargetkan pemilih secara daring. Keenam, lebih banyak negara yang mengadopsi undang-undang privasi, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR) yang mulai berlaku tahun lalu.

Ketujuh, kerangka kerja global bersama yang berarti undang-undang itu distandarisasi secara global, dan bukannya berbeda secara substansial dari satu negara ke negara lainnya. Kedelapan, aturan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi data orang, ketika mereka memindahkan dari satu layanan ke layanan lainnya.

Surat terbuka yang ditulis pendiri Facebook ini juga akan diterbitkan di beberapa surat kabar Eropa. Langkah tersebut muncul setelah jejaring sosial itu menghadapi pertanyaan tentang perannya dalam skandal Cambridge Analytica, seputar penyalahgunaan data selama kampanye pemilihan.

Alumni Harvard ini menulis peraturan baru diperlukan di empat bidang, yakni konten berbahaya, perlindungan pemilu, privasi, dan portabilitas data. Facebook menyatakan telah mengaplikasikan keempatnya.

Zuckerberg mengutarakan, ia mendukung banyak negara mengadopsi aturan yang mirip dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Aturan itu memberi regulator kekuatan untuk memberi sanksi kepada organisasi yang gagal mematuhi standar keamanan yang tinggi ketika memproses data pribadi.

Sumber: AFP