Formasi Tolak Tindakan Inkostitusional dan Intervensi Terhadap Penyelenggara Pemilu

Pernyataan Sikap Forum Presiden Mahasiswa (Formasi) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Jakarta, Sayangi.com – Sebanyak 14 Presiden Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Presiden Mahasiswa Indonesia (Formasi) meminta kepada penyelenggara pemilu baik itu Komisi Pemilhan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan proses penghitungan suara secara jujur, adil, terbuka dan transparan.

Koordinator Formasi, Sultan Rivandi mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada semua pihak, warga negara Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami meminta KPU dan Bawaslu melaksanakan proses penghitungan suara secara jujur, adil, terbuka dan transparan,” kata Sultan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Sultan juga menegaskan, pihaknya menolak segala tindakan inkonstitusional yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan juga intervensi terhadap penyelenggara Pemilu.

“Kami juga meminta KPU untuk bertanggung jawab terhadap gugurnya ratusan penyelenggara Pemilu saat bertugas,” ujar Sultan.

Selain itu, kata dia, Formasi mendesak kepada elit politik agar mengikuti mekanisme hukum yang berlaku sesusai Undang-Undang, jika terdapat kecurangan ataupun kekurangan dalam proses Pemilu. Dia juga mendorong mahkamah konstitusi (MK) menggunakan kewenanganya jika terjadi perkara sengketa hasil pemilu sesuai konstitusi.

“Jika terdapat kecurangan, maka ikuti mekanisme hukum yang berlaku. Ada Bawaslu, ada MK,” tambahnya.

Terkait banyaknya korban perugas KPPS yang gugir saat bertugas, Formasi mendorong pemerintah agar merevisi peraturan KPU No.3 tahun 2018 untuk mengatur hak KPPS agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat pendukung masing-masing calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk mengakhiri fanatisme “buta” terhadap para pasangan calon, serta mengembalikan semangat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mengimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama mengawal demokrasi di Indonesia dan mendesak elit politik untuk menghentikan devide et impera (politik adu domba),” tambahnya.

Sementara, teekait wacana people power, Sultan mengatakan, pihaknya akan mengawal dan menjaga KPU dan Bawaslu secara ketat jika nantinya aksi tersebut berujung pada tindakan anarkis. Menurut dia, pihaknya tidak ingin negara ini kacau hanya karena ulah dari sekelompok orang.

“Kalau tujuannya (people power) anarkisme, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Maka kami akan menolak segala bentuk kekerasan, kerusuhan, dan kami menyayangkan jika aksi People Power itu berujung pada anarkisme. Dan kami akan menjaga dan mengawal KPU, Bawaslu dan instrumen penyelenggara pemilu lainnya,” tandas Sultan.