Kader Golkar Lebih Baik Fokus Kawal Gugatan di MK Ketimbang Desak Munas

Golkar

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan hasil perolehan suara setiap partai politik peserta pemilu. Hasilnya, suara yang didapatkan oleh Partai Golkar setelah dihitung dan dikonversi menjadi kursi, menempatkannya pada urutan kedua dengan perolehan 85 (delapan puluh lima) kursi, setelah PDI-Perjuangan dengan 129 kursi;

Hasil yang dicapai oleh Partai Golkar pada pemilu 2019 direspon beragam oleh internal Partai Golkar. Banyak yang melihat hasil yang diraih tersebut sebagai prestasi. Namun, ada juga suara-suara yang mengatakan prestasi Golkar menurun sehingga Airlangga Hartarto harus bertanggungjawab selaku Ketua Umum Golkar dan menuntut segera dilaksanakannya Munas Golkar.

Terhadap aspirasi dan tuntutan untuk dilaksanakannya Munas, Politikus Golkar Ahmad Irawan mengatakan, untuk saat ini aspirasi dan tuntutan tersebut tidak patut dan tidak layak disampaikan dan dibahas karena tahapan pemilu 2019 sesungguhnya belum selesai.

“Saat ini pemilu belum selesai dan baru memasuki tahapan sengketa hasil pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi,” kata Irawan di Jakarta, Senin (27/5).

Sehingga, kata dia, fokus partai harus diarahkan ke tahapan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab partai dan dukungan moral untuk menjaga hak-hak partai dan calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

Dengan demikian, lanjut dia, di bulan Ramadhan yang penuh berkah seperti saat ini, alangkah baiknya untuk mengendalikan nafsu mendorong penyelenggaraan Munas Partai Golkar atau menjadi Ketua Umum Golkar.

“Lebih baik kita berdoa dan memberikan dukungan terhadap partai dan caleg partai Golkar yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi,” tambah Wabendum PP AMPG itu.

Lebih jauh dia mengungkapkan, mengenai hasil pemilu, alangkah baiknya jika dilakukan evaluasi secara bersama setelah seluruh tahapan pemilu selesai, dibanding memberikan penilaian secara sendiri-sendiri. Apalagi jika kesimpulan tersebut bersifat tunggal menempatkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai sebab.

“Kesimpulan tersebut nuansanya bersifat personal, jauh dari kepentingan untuk membesarkan Partai Golkar dan hanya sebatas upaya mengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar. Padahal, hasil yang dicapai Golkar pada pemilu 2019 merupakan hasil kerja kita bersama,” tandasnya.