Soal Munas Dipercepat, Politikus Senior Golkar: Jangan Terpengaruh Provokasi

Firman Soebagyo

Jakarta, Sayangi.com – Politikus Senior Partai Golkar Firman Soebagyo mengimbau kepada seluruh elit dan kader partai agar tidak terpengaruh adanya provokasi dan wacana Musyawarah Nasional (Munas) untuk mengganti posisi ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan alasan karena turunnya perolehan suara dan kursi partai dalam Pileg 2019.

Hal ini disampaikan Firman menyusul pernyataan Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar serta inisiator percepatan munas, Aziz Samual yang mengklaim pengurus daerah Golkar sepakat meminta munas dipecepat.

“Saya selaku korwil pemenangan pemilu untuk wilayah Jateng dan DIY mengimbau kepada seluruh jajaran elit dan kader Golkar untuk tidak  terburu-buru mengambil sikap dan mendukung  wacana munas atau munaslub yang dikembangkan oleh sekelompok orang tentang adanya munas dipercepat ,” kata Firman di Jakarta, Jumat (31/5).

Firman menuturkan, untuk mengadakan munas dipercepat, bukanlah hal yang mudah.

“Semua harus ada mekanisme dan alasan-alasan kuat sehingga perlu dan tidaknya munas dipercepat,” ujarnya.

Sebaliknya, Firman mengatakan seluruh elit dan kader Golkar hendaknya melakukan introspeksi dan evalusi diri apa penyebab turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar dalam pemilu kali ini.

Ia juga berpandangan bahwa pemilu dengan sistem serentak ini memberikan dampak tertentu kepada semua parpol peserta pemilu khususnya bagi partai berlambang pohon beringin ini.

“Penurunan suara dan perolehan kursi di DPR RI tidak bisa serta merta disalahkan dan dibebankan kepada Airlangga Hartarto saja karena organisasi partai ini setiap keputusan atau diputuskan secara kolektif dan menjadi tanggug jawab bersama semua pengurus bahkan tidak DPP saja tetapi juga DPD Prov dan DPD Kab/kota,” terangnya.

Firman pun meminta semua pihak konsisten melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan munas lalu yang merekomendasikan rapimnas dan tidak ada keputusan untuk Munaslub atau Munas dipercepat.

“Rapimnas itu lebih bijak dan tepat,  di situlah forum mengadakan evaluasi secara obyektif terhadap apa penyebab turunnya perolehan suara dan kursi .Tidak tiba-tiba meloncat didorong diselenggarakan Munas dipercepat,” tegasnya.

Di sisi lain, Firman menambahkan, bahwa munaslub lalu telah menetapakan Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar sampai dengan tahun 2019.

“Tidak ada rekomedasi munas dipercepat atau munas, yang ada adalah rekomendasi diselenggarakannya rapimnas dan ini harus ditaati semua unsur baik pengurus DPP maupun DPD,” tegas Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Sebelumnya diketahui, Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini mengklaim para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas.

“Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini,” kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/19).

Aziz menginginkan agar Munas digelar maksimal akhir Juli nanti. Mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua itu akan membuka siapa saja DPD I yang dia maksud bila waktunya sudah tiba.

“Target di awal, Golkar harus mencapai 110 kursi di DPR RI. Tapi ini jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga. Ini tak semestinya terjadi, artinya Airlangga sebagai ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur,” katanya.

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

“Ini malah berkurang dan jauh dari target. Sudah jelas gagal total Airlangga dan sekjennya,” ujarnya.

Azis menambahkan, suara yang didapat Golkar lebih pada karena perjuangan para caleg-caleg incumbent. Bukan karena kemampuan ketua umum dan sekretaris jenderal mengonsolidasi partai.

“Sebagai catatan, 85 kursi itu 85 persennya caleg incumbent semua. Ini berarti roda kaderisasi partai tidak jalan, partai tak mampu mendorong penambahan, justru terpuruk kalah sama partai lain,” kata dia.