Polisi Tetapkan Mantan Dirut PLN Sebagai Tersangka Korupsi, Total Kerugian Rp 173 Miliar

Jakarta, Sayangi.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan BBM jenis high speed diesel (HSD).

Direktur Tipikor Bareskrim Polri Kombes Pol Djoko Poerwanto mengatakan, kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 173 miliar. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah menetapkan mantan Dirut PLN, Nur Pamudji sebagai tersangka.

“Jumlah total uang dari dugaan korupsi dalam perkara ini sebesar Rp 173.369.702.672 ujar Djoko di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/6).

Djoko menjelaskan, Nur Pamudji diduga melakukan penunjukkan langsung atas pengadaan BBM jenis HSD di PT PLN. Dalam tender proyek ini, Nur Pamudji diduga telah memerintahkan agar Tuban Konsorsium PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), untuk menjadi pemimpin proyek pengadaan BBM jenis HDS.

“Proses pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan di PT PLN atas perintah tersangka NP untuk memenangkan Tuban Konsorsium menjadi pemasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan, di pengadaan PT PLN tahun 2010,” ujarnya.

Sebelum memerintahkan agar PT TPPI menjadi tender proyek tersebut, kata Djoko, Nur Pamudji sempat bertemu Presdir PT TPPI, HW. Kendati tidak memenuhi syarat, namun PT TPPI tetap ditunjuk untuk sebagai leader, dengan kontrak empat tahun dari 2010 hingga 2014.

“Tuban Konsorsium PT TPPI tidak mampu memasok BBM jenis HSD di PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai kontrak. Sehingga PT PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, dan mengakibatkan PLN merugi,” paparnya.

Di tempat yang sama, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, pengungkapan kasus ini termasuk lama. Pasalnya laporan atas kasus ini dibuat pada tahun 2015 dan baru dapat diungkap empat tahun kemudian.

“Proses pengungkapan memang cukup lama, karena tindak pidana korupsi termasuk extraordinary crime. Sehingga pembuktian harus luar biasa, proses pembuktian harus dilakukan secara ilmiah,” katanya.

Atas perbuatannya, Nur Pamudji dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPPK), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.