Abdul Kholik, Calon DPD RI Terpilih Jateng Raih Gelar Doktor

Abdul Kholik berhasil meraih gelar doktor di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

“Abdul Kholik lulus ujian Promosi Doktor dengan nilai tertinggi Cum Laude dan menemukan teori baru Trikameral Fungsional”

Sayangi.com – Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), melaksanakan ujian Promosi Doktor atas nama Abdul Kholik, SH. M.Si, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019. Judul disertasi yang diajukan oleh Promovendus adalah Sengketa kewenangan Lembaga negara Dalam Penerapan Sistem Bikameral Di Indonesia (Studi Terhadap Sengketa kewenangan Legislasi Antara DPD dengan DPR Dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi). Sebagai Promotor adalah Prof., Zainal Arifin Hoessein, SH. MH. Dan Co-Promotor adalah Dr. Hj. Widayati, SH.MH.

Ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji, Prof. Gunarto, Akt. SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula, dengan anggota dewan Penguji, selain Promotor dan C-.Promotor adalah, Prof. Edy Lisdiono, SH. MH. Dr. Ma’ruf Cahyono, SH.MH, Dr. Retno Mawarni, SH. MH., Dr. Anis Masdurokhatun, SH. M.Hum. Secara khusus ujian promosi ini juga dihadiri oleh Pimpinan yayasan, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam paparanya Promovendus menguaraikan sejak UUD NRI hasil amandemen diimplmentasikan muncul fenomena baru yaitu sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tercatat terjadi sengketa pada lembaga negara di rumpun parlemen (DPD-DPR), Yudikatif (KY-MK) dan lembaga lain di cabang kekuasaan eksekutif. Dalam hal sengketa kewenangan legislasi DPD dengan DPR berlangsung dalam kurun waktu sejak 2004, sampai saat ini belum menemukan titik temu. Padahal sudah ada dua putusan MK yang menetapkan kewenangan DPD.

Kesulitan penyelesaian sengketa kewenangan DPD dengan DPR karena tindak lanjut dari putusan MK adalah pembentukan legislasi di DPR. Sementara DPR tetap bersikukuh bahwa norma tentang DPD sudah sesuai dengan konstitusi. Karena itu melihat tidak efektifnya penyelesaian sengketa tersebut, Promovendus memberikan usulan agar ditempuh jalur dialogis subtantif di MPR. MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan lebih seperti menetapkan UUD, semestinya yang paling memahami tentang batasan dan lingkup kewenangan yang rumusanya disusun oleh MPR.

Penyelesaian oleh MPR juga memungkinkan terjadinya dialog yang lebih dapat diterima oleh kedua pihak karena melalui pendekatan persuasive dialogis dan tidak terjadi posisi kalah dan menang. Apalagi MPR oleh Undang-Undang MD3 diberikan tugas untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah ketatanegaraan. Dengan skema ini maka, terdapat temuan teori baru yang berlakunya Trikameral Fungsional yaitu parlemen Indonesia memiliki tiga kamar yang berfungsi secara kolaboratif yaitu DPR, DPD, dan MPR.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Promovendus ini merupakan yang pertama berkaitan dengan sengketa kewenangan DPD dengan DPR dan memberikan sumbangan penting bagi teori hukum di bidang tata negara. Promovendus adalah kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, pada tanggal 19 Juli 1968 dan saat ini merupakan Staf Ahli DPR-RI dan Tim Ahli di DPD-RI. Saat ini merupakan Calon Anggota DPD-RI Terpilih dari Jawa Tengah Tahun 2019-2024, dengan perolehan suara mencapai 1.420.065 suara.