Pusaka Negara Ingin Orang Parpol Diminimalisir dari BPK

Peneliti Pusat Kajian Keuangan (Pusaka) Negara, Megel Jekson. (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Peneliti Pusat Kajian Keuangan (Pusaka) Negara, Megel Jekson, menginginkan agar orang-orang yang berasal dari partai politik diminimalisir dari pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Megel, hal itu perlu dilakukan agar tradisi-tradisi yang biasa dilakukan politisi tidak masuk ke BPK.

“Kita tahu bahwa politisi kan biasa berkompromi, negosiasi, padahal BPK itu lembaga negara yang independen, profesional, yang tidak boleh diintervensi pemeriksaannya,” kata Megel dalam diskusi publik bertajuk ‘Menakar Calon Anggota BPK, Siapa Layak Dipilih DPR?’ di kawasan Jakarta Selatan, Senin (5/8/19).

Menurut Megel, ada keterkaitan kultur yang memburuk di BPK dengan adanya dominasi politisi yang banyak di BPK saat ini. Karenanya, Megel mendorong semakin banyak pejabat internal yang masuk dalam struktur anggota BPK.

“Karena buat saya mereka adalah orang-orang yang hari ini mempunyai orientasi kepada perbaikan BPK,” ujar Megel.

“Mereka punya esprit de corps, mereka akan jaga betul bahwa lembaga ini harus bagus,” tambahnya.

Megel mengungkapkan, Pusaka Negara bersama koalisi masyarakat mendorong revisi UU BPK, salah satunya adalah pembatasan politisi masuk ke BPK.

“Kita ingin kemudian orang yang masuk dan mendaftar sebagai anggota BPK minimal 2 tahun tidak aktif dari parpol. Jadi ada batas supaya mereka terputus koneksinya dengan itu (parpol),” tuturnya.

Selain itu, tambah Megel, pihaknya mendorong agar pemilihan anggota dilakukan melalui panitia seleksi dan dilakukan terbuka seperti seleksi calon anggota KPK .

“Jadi bukan langsung ke komisi XI, bukan dengan panitia seleksi internal yang kita tidak tahu siapa orangnya. Kita mau terbuka seperti seleksi KPK,” pungkasnya.