Kemungkinan Over Kuota di 10 Provinsi, BPH Migas Batasi Pembelian Solar

Jakarta, Sayangi.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menduga adanya kelebihan kuota untuk BBM jenis solar di 10 kota di Indonesia. Pasalnya, hingga Juli 2019 sebesar 9,04 juta kilo liter (Kl) atau sebanyak 62 persen dari total kuota.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, berdasarkan nota keuangan APBN 2019 volume BBM bersubsidi jenis solar hanya 14,5 juta Kl. Sementara prediksi hingga akhir tahun realisasi volume solar berada di kisaran 15,31-15,94 juta Kl.

“Artinya ada potensi over kuota sebesar 800 ribu sampai 1,4 juta Kl hingga akhir tahun,” ujar pria yang karib disapa Ifan ini di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut Ifan, ada dugaan pelanggaran dalam penyaluran jenis BBM tertentu kepada konsumen. Sehingga diprediksi akan ada over kuota pada akhir tahun ini.

“Potensi BBM bersubsidi ini diselewengkan untuk kebutuhan perkebunan dan tambang,” jelasnya.

Ifan menjelaskan, ada setidaknya 10 daerah yang diduga akan mengalami over kuota pada tahun ini. Daerah tersebut diantaranya adalah Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

“Mayoritas kemungkinan over kuota terjadi di Provinsi yang industri tambang dan perkebunannya mulai menggeliat,” katanya.

Lebih jauh Ifan menerangkan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke Pertamina, untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis BBM tertentu jenis Solar. Surat edaran tersebut berlaku efektif mulai 1 Agustus 2019.

Berikut adalah isi dari surat edaran dari BPH Migas:

1. Dilarang menggunakan JBT (jenis BBM tertentu) Jenis Minyak Solar bagi kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan.

2. Maksimal pembelian JBT Jenis Minyak Solar untuk angkutan barang roda empat sebanyak 30 liter perkendaraan perhari, roda enam atau lebih sebanyak 60 liter perkendaraan perhari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter perkendaraan perhari.

3. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, mobil TNI atau Polri, sarana transportasi air milik Pemerintah.

4. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar untuk mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truck trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengaduk semen).

5. Dilarang melayani pembelian JBT Jenis Minyak Solar untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan Pelayanan Umum tanpa menggunakan Surat Rekomendasi dari Instansi berwenang.

6. PT Pertamina (Persero) perlu mengatur titik lokasi SPBU yang mendistribusikan JBT Jenis Minyak Solar dengan mempertimbangkan sebaran Konsumen Pengguna termasuk pengaturan alokasi ke masing-masing SPBU.

7. PT Pertamina (Persero) wajib menyediakan BBM Non Subsidi (Pertamina Dex dan Dexlite) untuk mengantisipasi terjadinya antrian di SPBU.

8. Meminta PT Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk ikut mengawasi penyaluran JBT Jenis Minyak Solar.

9. Hal-hal lain yang telah menjadi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tetap berlaku.

Selanjutnya BPH Migas bersama PT. Pertamina (Persero), DPP Hiswana Migas, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah akan mensosialisasikan di setiap Market Operation Region (MOR) PT. Pertamina (persero) pada bulan September dan Oktober 2019.

Selain Ifan, dalam konferensi pers kali ini turut hadir Retail Petroleum PT AKR, Muliady Jahya, Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Rachmad Muhamadiyah, Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid, perwakilan Bareskrim Polri, Kombes Pol M Agung Budijono dan Direktorat Pembinaan Penegakan Hukum (Dirbin Gakum) POM TNI, Kol Laut (PM) Widhy Sutedjo.