Resahkan Masyarakat, Kapolda Metro Bertekad Libas Habis Mafia Tanah

Jakarta, Sayangi.com – Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan lima pelaku penipuan properti berinisial RK, K, A, SD dan HM. Sementara satu tersangka berinisial JD masih diburu pihak kepolisian.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya berkomitmen memberantas mafia tanah yang meresahkan masyarakat. Pasalnya sudah banyak masyarakat yang menjadi korban atas kejahatan.

“Kita sikat habis lah semua sindikat mafia, agar masyarakat tidak dimainkan mafia tanah ini,” tegas Gatot di Mapolda Metro Jaya, Kamis (22/8).

Gatot menjelaskan, kelompok ini berhasil mengelabui korban berinisial LA. Akibat ulah para pelaku, warga komplek Liga Mas, Pancoran ini mengalami kerugian hingga Rp 24 miliar.

“Awalnya korban hendak menjual properti berupa rumah di kawasan Pancoran. Kemudian tersangka mengaku akan membelinya dengan harga Rp 24 miliar dan pelaku sepakat memberikan uang muka sebesar Rp 200 juta,” jelasnya.

Kemudian, sambung Gatot, tersangka memalsukan sertifikat asli pemilik dengan modus pengecekan SHM (sertifikat hak milik) di notaris fiktif kelompok tersangka. Lalu Pelaku menjaminkan sertifikat tersebut sebesar Rp 6,8 miliar.

Tidak berhenti di sana, kata Gatot, pihaknya juga berhasil mengungkap kasus mafia properti dengan modus serupa, dan sama-sama dipimpin oleh tersangka SD. Selain SD, polisi juga menangkap S, MGR ,HM dan K.

Dalam kasus ini, tersangka berhasil mengelabui korban yang hendak menjual rumahnya di daerah Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Akibat ulah mereka korban mengalami kerugian sebesar Rp 64,5 miliar.

“Selanjutnya, tersangka dan korban mendatangi kantor notaris (fiktif) komplotannya untuk menandatangani PPJB. Tanpa sepengetahuan korban, sertifikat asli pemilik dipalsukan oleh kelompok ini mafia properti atas nama salah satu pelaku dan diagunkan di koperasi,” paparnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Kombes Pol Suyudi Ario Seto mengimbau masyarakat agar waspada dengan sindikat mafia properti yang bermodus dengan Kantor Notaris Fiktif. Ia meminta masyarakat jangan memberi sertifikat asli sebelum ada transaksi dan pelunasan.

“Masyarakat agar berhati-hati dalam menjual propertinya, jangan sampai sertifikat asli berpindah tangan dari pandangan mata, walaupun itu di kantor notaris. Cek benar-benar pembeli tersebut dengan meminta KTP asli KK jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Suyudi.

Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 262 263 264 dan pasal 378 KUHP dengan ancaman Pidana di atas lima tahun penjara.