Pengacara Muda KNPI: Hai KPK, Berhenti Provokasi Rakyat

Pengacara Muda KNPI, Zein Wil.

Jakarta, Sayangi.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Agus Raharjo, Laode M. Syarif dan Saut Situmorang menggepar jumpa pers yang digelar di depan Gedung KPK, Jumat (13/9/19) lalu. Para pimpinan KPK ini mengeluarkan pernyataan tegas dan heroik, “kami kembalikan mandat pengelolaan KPK kepada presiden”. Sontak pernyataan ini disambut tepuk tangan dan sorak sorai dari yang hadir saat itu.

Tim Pengacara Muda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Zein Wil, mempertanyakan langkah yang dilakukan ketiga pimpinan KPK tersebut.

“Pertanyaan menggelitik lantas muncul, apakah tindakan pengembalian mandat ini lazim dalam praktik dan teori? Jawabnya tentu saja tidak. Pimpinan KPK bukanlah mandataris presiden, bagaimana mungkin pengembalian mandat bisa diberikan kepada institusi yang sama sekali tidak pernah memberikan mandat tersebut,” kata Wil dalam keterangannya, Selasa (17/9).

Wil mempertanyakan, jika memang mandat KPK bukanlah diberikan oleh presiden, lantas apa motif di balik tindakan oknum pimpinan KPK ini?

Menurut Wil, sebagai pimpinan Lembaga negara, Agus cs semestinya paham bagaimana seharusnya berpendapat di muka umum. Lebih dari itu, kata dia, etika bernegara pun mestinya menjadi nyawa dalam setiap pernyataan terbuka di depan publik.

“Tindakan oknum pimpinan KPK tidak saja cacat secara etika, namun juga melukai konstitusi,” tegas Wil.

Wil mengatakan, jika berkaca pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, KPK bisa dengan mudah mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil hanya dengan beberapa imbauan halus di depan publik.

“Kita tentu masih ingat gerakan cicak buaya yang berjilid-jilid,” tambah dia.

Namun, kata dia, hal serupa dalam konteks hari ini, terasa sangat sulit diterapkan pada kondisi saat ini. Menurutnya, oknum pimpinan KPK bahkan sudah “berbusa-busa” mengeluarkan pernyataan yang dinilai provokatif demi meraih simpati publik.

“Kelompok-kelompok sipil bersama wadah pegawai KPK pun tak kalah berbusanya mengeluarkan pernyataan di muka publik. Namun, segala upaya yang telah dilakukan itu belum juga menemui hasil yang diinginkan. Dukungan publik belum juga bulat seperti dulu. Ada apa?” ungkap dia.

“Mungkin masyarakat mulai cerdas. Mulai paham bahwa KPK memang tidak bersih-bersih amat,” imbuhnya.

Wil mengungkapkan, berbagai fakta yang terungkap ke permukaan seolah menguatkan pandangan bahwa memang ada masalah di internal KPK. Dikatakannya, bocornya dokumen-dokumen penting yang rahasia dari dalam KPK merupakan satu hal yang menggelitik nurani publik saat ini.

“Sprindik, BAP, dan surat dakwaan bocor, sudah menjadi trend di KPK. Dengan mudah kita bisa mengakses pemberitaan tentang pembocoran dokumen rahasia KPK di mesin pencarian Google dengan mengetik keyword: dokumen kpk bocor,” tuturnya.

Tak sampai disitu, lanjut dia, trend penegakkan hukum KPK yang terkesan by moment, juga menjadi sorotan publik. Tak sedikit perkara yang dinaikkan statusnya saat momen-momen politik tertentu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan kenapa KPK menerapkan politik tebang pilih perkara. Faktanya, jelas dia, itu terjadi atau setidak-tidaknya terjadi secara kebetulan walaupun sering.

“Dari sini, paling tidak kita dapat memahami mengapa aksi ‘mengembalikan mandat’ dilakukan oleh oknum KPK. Ini mungkin jurus pamungkas yang sedang dilancarkan oknum pimpinan KPK untuk merebut simpati publik. Seolah-olah mundur tapi tidak mundur,” pungkasnya.