Australia Kemungkinan Akan Serahkan Veronica Koman ke Interpol

Veronica Koman- yang sedang diburu Interpol Indonesia. Foto Istimewa
Veronica Koman- yang sedang diburu Interpol Indonesia. Foto Istimewa

Sydney,Sayangi.com- Pemerintah Australia mungkin saja akan menyerahkan Veronica jika ada permintaan dari Pemerintah Indonesia.Prosedur ini bisa terjadi jika Indonesia menerbitkan red notice ke Interpol. Saat ini Veronika diperkirakan berada di Sydney .

Media The Guardian pada Rabu (18/9/2019), melaporkan bahwa pihak berwajib Australia tampaknya menolak untuk mengesampingkan penyerahan Veronica yang kini dijadikan tersangka dalam kasus Papua.

Veronica merupakan pengacara HAM asal Indonesia yang kini tinggal di Australia. Saat ini ia tengah diburu oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena aktif mengadvokasi kasus Papua, termasuk menyebarkan bukti-bukti kekerasan terhadap rakyat Papua oleh aparat.

Polisi menyebut informasi yang disebar Veronica sebagai hoaks serta menuduhnya menerima aliran dana untuk memprovokasi kasus Papua.

Kiriman-kiriman Veronica selama ini menjadi sumber informasi terpercaya yang dibanyak dikutip lembaga pemberitaan asing, termasuk ABC Australia, karena berisi laporan saksi mata, foto-foto dan video aksi demo yang terjadi di Papua dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Pasal-pasal pidana yang dituduhkan polisi ke Veronica mengandung ancaman hukuman penjara hingga enam tahun jika dinyatakan bersalah di pengadilan.

Kepada ABC Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur Frans Barung Mangera mengatakan, jika Veronica tidak melapor ke polisi pada hari Rabu (18/9/2019) ini, pihaknya akan menerbitkan red notice melalui Interpol untuk penangkapannya.

“Tidak ada intimidasi, yang ada penegakkan hukum secara profesional melalui gelar kerja sama internasional melalui Kemenlu dan jalur polisi internasional,” ujar Kombes Frans Barung Mangera.

Sementara itu, pihak Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) yang dihubungi secara terpisah menyatakan persoalan ini bukan di wilayah mereka, dengan juru bicaranya mengatakan masalah ini ada di ranah Kepolisian Federal Australia (AFP).

Kepada AFP seorang jurubicara DFAT menuturkan “Setiap pertanyaan tentang permasalahan ini harus ditujukan ke pihak berwajib Indonesia.”
sumber : ABC News