Abdul Kholik Terpilih Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI

Senator asal Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik, SH. M.Si

Jakarta, Sayangi.com – Pengisian alat kelengkapan dan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD RI telah selesai dilaksanakan. Prosesnya berjalan lancar dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Salah satunya di Komite I yang membidangi masalah hukum, otonomi daerah, pertanahan, pembentukan dan penggabungan daerah, serta permasalahan sinergitas perencanaan pembangunan. Komite ini memiliki fungsi penting dan strategis karena membidangi permaslahan otonomi daerah yang merupakan salah satu tugas pokok DPD RI.

Sesuai dengan Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, maka proses pemilihan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama berlangsung di Sub Wilayah yang melingklupi Sub Wilayah Barat dan Timur yang masing masing melahirkan dua calon pimpinan. Tahap selanjutnya akan dipilih di dalam rapat pleno Komite yang dipimpin oleh Pimpinan DPD RI.

Berdasarkan hasil dari pemilihan di wilayah Barat II yang mencakup Jawa, Bali, dan lampung, terpilih Senator Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik, SH. M.Si, sebagai Calon Pimpinan yang mewakili wilayah dengan mendapat dukungan dari anggota DPD RI di wilayah tersebut. Begitupun ketika dalam proses pemiilihan pimpinan di Komite I, berjalan secara lancar musyawarah mufakat dan saling mendukung satu sama lain.

Susunan Pimpinan Komite I akhirnya terbentuk sesuai jadwal dan terdiri atas 4 orang pimpinan yaitu Dr. Teras Narang, SH. MH, dari Kalteng sebagai Ketua dengan tiga Wakil Ketua Senator Aceh, Fahrus Razi, S.IP, M.Si, Senator Sulut Jakfar Alkatiri dan Senator Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik, SH. M.Si.

“Tugas sebagai salah satu pimpinan merupakan kepercayaan dan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata senator Jawa Tengah Abdul Kholik di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPD RI merupakan lembaga yang mengemban tugas dan fungsi sebagai perwakailan masyarakat dan daerah sehingga dituntut mampu mengagregasi kebijakan di tingkat pusat agar sejalan dengan semangat pembangunan dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Seluruh pimpinan alat kelengkapan DPD RI disyahkan dalam rapat paripurna pada tanggal 9 Oktober 2019.