Survei: Basis Pemilih Jokowi dan Prabowo Tak Setuju Gerindra Gabung Pemerintah

Rilis survei Parameter Politik Indonesia bertajuk “Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua” di Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Jakarta, Sayangi.com – Wacana soal bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kurang mendapat sambutan positif oleh publik. Demikian gambaran yang terpotret dalam survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia.

“Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen, setuju 32,5 persen, tak menjawab 27,0 persen,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dalam rilis survei bertajuk “Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua” di Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justeru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo itu sendiri. Itu artinya, pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi. Begitupun sebaliknya, banyak yang tak rela Jokowi merangkul Prabowo.

“Alasan tidak setuju keduanya berkoalisi karena masih ada yang menganggap pemilu curang, prabowo harus konsisten sebagai simbol oposisi, termasuk tudingan Jokowi anti Islam. Alasan setuju karena pemilu sudah usai dan mengiginkan adanya kinerja baik dari pemerintah. Bahkan ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan 5 tahun mendatang,” lanjut Adi.

Sebaran parnyataan responden yang menyatakan ‘Setuju’ dan ‘Tidak Setuju’ bergabungnya Prabowo Subianto ke Koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menanggapi hasil survei ini, politis Nasdem Irma Suryani mengaku sangat setuju dengan pandangan publik tersebut. Menurutnya, pemerintahan harus ada yang mengontrol agar demokrasi menjadi seimbang.

Nasdem menegaskan harus ada oposisi untuk mengontrol pemerintah dalam rangka check and balances. Kami tegaskan, pandangan ini bukan karena kami takut kursi kabinet berkurang, Nasdem sudah menyatakan mendukung Jokowi tanpa syarat,” kata Irma.

Sementara itu, Polisi PDI Perjuangan Erico Sutarduga mengaku tidak mau terjebak dengan istilah koalisi dan oposisi. Menurutnya, dalam terminologi hukum tidak ada istilah koalisi dan oposisi.

“Yang ada hanyalah pendukung pemerintah atau di luar pemerintahan. Dalam prakteknya di Parlemen tidak ada dikotomi koalisi-opoisi. Karena ketika kebijakan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat, seluruh partai pasti mendukung,” katanya.

Alasan responden yang menyatakan ‘Setuju’ dan ‘Tidak Setuju’ bergabungnya Prabowo Subianto ke Koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sementara itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menegaskan partainya tetap konsisten ingin berada di luar pemerintahan. Pihaknya mengaku menghindari komunikasi politik dengan Jokowi hingga dilakukannya pengumuman kabinet.

“PKS telah bulat ingin berada di luar pemerintahan. Meski demikian kami ingin Presiden Jokowi memerintah dengan adil dan tidak berat sebelah. Jadilah pemimpin bagi semua pihak,” kata Pipin.

Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.