Diskusi PGK: Kabinet Indonesia Maju Cerminkan Akomodasi Politik, Oposisi Jangan Mati

Diskusi Publik bertajuk "Membaca Profil Kabinet Gado-Gado" yang diselenggarakan oleh DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Resto Pempekita Jalan Duren Tiga Raya Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Jakarta, Sayangi.com – Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju mencerminkan terjadinya politik akomodatif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut dianggap sebagai pilihan rasional untuk stabilitas politik dalam rangka menopang keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Meski demikian, pemerintahan tetap harus dikontrol. Karena itu fungsi pengawasan oleh legislatif harus diperkuat dan civil society dapat mengambil peran oposisi agar tercipta check and balances.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Membaca Profil Kabinet Gado-Gado” yang diselenggarakan oleh DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Resto Pempekita Jalan Duren Tiga Raya Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Dalam acara yang dimoderatori Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi itu hadir sebagai narasumber antara lain Analis Politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, dan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

Dalam pengantarnya, Bursah Zarnubi mengemukakan sejumlah tantangan yang dihadapi kabinet baru. Bursah menekankan pentingnya anggota kabinet memahami situasi politik global agar kebijakan yang diambil dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia sehingga mampu mengambil peran maksimal dalam kompetisi perdagangan internasional seperti perang dagang.

Selain itu, menurut Bursah, pemerintahan baru menghadapi tantangan dalam negeri yang tidak ringan yaitu memperbaiki konsolidasi demokrasi.

“Jika konsolidasi demokrasi kita tidak diperbaiki, kita akan mengalami kemunduran dan transisi demokrasi bisa mengalami kebekuan,” kata Bursah.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mempersempit kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan problem oligarki. Pemerintahan baru, menurut Bursah, dituntut agar mampu membuat struktur ekonomi yang lebih adil dan membuka kesempatan yang merata bagi rakyat.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai langkah Jokowi merangkul pihak oposisi seperti Gerindra dalam kabinetnya merupakan pilihan rasional untuk menciptakan stabilitas politik.

“Jokowi belajar dari pengalaman periode sebelumnya dimana pada tahun pertama pemerintahannya disibukkan dengan mengatasi serangan dari oposisi seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah,” kata Adi.

Menurut Adi, apa yang terjadi dalam politik Indonesia saat ini merupakan efek dari sistem presidensialisme multi partai sehingga partai pemenang pemilu dituntut akomodatif melakukan power sharing untuk stabilitas pemerintahan.

Melihat kekuatan politik yang dimiliki pemerintah saat ini sangat dominan, maka menurut Adi tidak ada alasan lagi Jokowi untuk tidak mewujudkan janji-janji politik selama kampanye.

Meski demikian Adi mengingatkan, dalam situasi pemerintahan yang didukung banyak Parpol seperti sekarang ini sangat rawan memunculkan adanya oposisi dari dalam sistem itu sendiri.

“Tanda-tandanya sudah terbaca banyak resistensi dari Parpol di dalam sistem yang tidak puas dengan penyusunan kabinet,” kata Adi.

Pandangan senada juga disampaikan Karyono Wibowo dari Indonesia Public Instutut (IPI). Menurutnya, politik akomodatif yang dilakukan Jokowi dalam rangka menghindari terulangnya kejadian lima tahun lalu dimana Koalisi Parpol Pendukung Jokowi-JK selalu kalah dalam pengambilan keputusan di Parlemen.

“Jokowi belajar dari kejadian periode pertama, dalam catatan saya partai pendukung Jokowi kalah 5-0 dari koalisi oposisi dalam pengambilan keputusan di Parlemen. Saat itu stabilitas politik tidak terkendali sehingga menghambat pembangunan,” kata Karyono.

Menurut pandangan Karyono, dalam politik tidak terhindarkan adanya kompromi. Namun demikian dia melihat sesuatu yang unik dari penyusunan kabinet hasil kompromi kali ini.

“Tidak ada hal baru dalam penyusunan kabinet ini. Satu-satunya yang unik adalah mantan Capres ditunjuk sebagai menteri,” kata Karyono merujuk pada dipilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Karyono juga menekankan pentingnya peran oposisi dalam mengontrol kekuasaan. Jika pada perjalanan lima tahun ke depan Partai Politik dan Parlemen tumpul dalam melakukan koreksi, dia menyarankan penguatan civil society sebagai kekuatan oposisi.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengajak peserta diskusi yang hadir untuk tidak apriori terhadap peran parlemen. Dia meyakinkan bahwa setiap anggota DPR punya fungsi pengawasan yang mandiri dan tidak harus selalu terkooptasi oleh partainya.

“Peran DPR adalah pengawasan, tidak mulu harus partai. Dalam banyak kasus, Pimpinan Parpol dapat memahami dan maklum jika anggotanya di DPR mampu menjelaskan apa yang diperjuangankan demi kepentingan rakyat,” katanya.

Terkait postur Kabinet Indonesia Maju, Masinton menyebutnya sebagai kabinet rekonsiliasi untuk menghadapi tantangan ke depan. Bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan dikatakannya sebagai sikap patriotik.

“Tantangan bangsa tidak bisa dihadapi sendiri, kita kuat karena bersatu dan kita bersatu karena kuat. Karakter politik kita itu berbagi, jadi Indonesia tidak bisa dibangun sendirian dengan prinsip menang-menangan,” katanya.

Selanjutnya Masinton menyarankan kepada para menteri yang baru dilantik agar bekerja sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tidak terjebak politik pencitraan.

“Demokrasi adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi (kabinet) gado-gado ini harus enak disajikan buat rakyat, jangan hanya enak bagi elit saja,” tegas Masinton.