Seminar PGK: Demokrasi Persatuan Energi Pendorong Kebangkitan Ekonomi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi beserta sejumlah narasumber dan pengurus PGK dalam seminar bertajuk "Menggelorakan Sumpah Pemuda Dalam Pembangunan Berkelanjutan" yang diselenggarakan DPP PGK di Hotel Grand Alia Cikini, Rabu (30/10/2019).

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi berharap spirit persatuan yang ditunjukkan elit politik di parlemen dan Kabinet Indonesia Maju dapat segera mengatasi sisa-sisa konflik di masyarakat sebagai imbas kerasnya kampanye Pemilu 2019. Kesediaan Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mungkin mengecewakan sebagian pendukung, tetapi akan berdampak besar untuk menghilangkan perselisihan dan perkubuan di masyarakat.

“Energi kita harus terfokus untuk mengejar berbagai ketertinggalan Indonesia dari bangsa lain. Agar Indonesia dapat menjadi bangsa pemenang di tengah kerasnya persaingan global, seluruh elemen bangsa perlu bersatu dan gotong royong,” kata Bursah saat memberikan sambutan dalam seminar bertajuk “Menggelorakan Sumpah Pemuda Dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan DPP PGK di Hotel Grand Alia Cikini, Rabu (30/10/2019).

Seminar PGK yang dihadiri ratusan aktivis pemuda dan mahasiswa ini menghadirkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai Keynote Speaker dan sejumlah narasumber yakni, Ketua Umum PB HMI Sadam Al Jihad, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Anggota DPR milenial Farah Puteri Nahlia, anggota DPD RI Angelo Wake Kako, Ketum GMNI Roybatullah K Jaya, Mulyadi P Tamsir dan Kartika Nur Rahman.

Demokrasi Persatuan

Bursah mengingatkan, Indonesia adalah negara besar yang sangat majemuk karena penduduknya terdiri dari 714 suku dengan kultur yang berbeda, 1.100 lebih bahasa daerah, ada banyak ras, dan memiliki keyakinan agama yang beragam. Wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terbagi dalam tiga zona waktu, dan terdiri dari 17.000 lebih pulau.

Dengan kemajemukan seperti itu menurutnya, aset utama bangsa Indonesia adalah persatuan, kerukunan, dan toleran terhadap perbedaan. Bersatu di tengah keragaman sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita berhutang budi kepada para pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 berisi pernyataan bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Tugas generasi penerus bangsa adalah merawat persatuan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan pemimpin bangsa terdahulu,” ujarnya.

Bursah memaknai kesediaan Prabowo untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai bagian dari spirit persatuan, spirit gotong royong dalam membangun bangsa.

Aktivis senior ini tidak sependapat dengan sejumlah kalangan yang merasa khawatir fenomena masuknya Prabowo ke Kabinet Jokowi akan mematikan demokrasi karena tidak berfungsinya mekanisme check and balances.

Bursah mengutip pandangan John Keane, profesor dari Universitas Westminster (Inggris), dalam bukunya The Life and Death of Democracy (2009), yang meluruskan berbagai salah paham tentang sejarah dan makna demokrasi. Menurut Keane, makna demokrasi terus berubah sepanjang waktu, sehingga tidak punya model tunggal. Suatu model demokrasi yang dijalankan di suatu masyarakat belum tentu cocok untuk ditiru oleh masyarakat lain. Esensi demokrasi bukan terletak pada prosedurnya, melainkan bagaimana menjadikan rakyat sebagai subyek yang harus dihormati, bukan obyek tindasan tirani militeristik atau tirani modal. Kedaulatan rakyat dijunjung dengan mengedepankan permusyawaratan, ada kesediaan mendengar dan menerima argumen bermutu secara terbuka, serta ada pertanggung-jawaban publik.

Mengacu pada pandangan Keane, Bursah mengatakan, konsep the winner take all seperti yang berlaku dalam demokrasi Barat belum tentu cocok diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk. Demokrasi persatuan seperti yang ditunjukkan oleh Kabinet Indonesia Maju mungkin lebih sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan harmoni dan gotong royong.

“Jika model demokrasi persatuan ala Jokowi ini efektif untuk mewujudkan persatuan, menyejahterakan rakyat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, saya yakin dunia akan melihat Indonesia sebagai suatu role model demokrasi. Seperti dunia saat ini menjadikan Indonesia sebagai role model negara dengan mayoritas penduduk Islam yang sukses menerapkan demokrasi,” ujarnya.

Bursah berharap spirit persatuan yang ditunjukkan elite politik dapat ditiru oleh organisasi kepemudaan dan mahasiswa agar tidak mengalami konflik seusai melaksanakan kongres. Pihak yang memenangkan kompetisi merangkul yang kalah. Dengan demikian tidak muncul pengurus tandingan yang dapat memecah belah organisasi.

Tantangan Bidang Ekonomi

Bursah menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Antara lain, pertumbuhan ekonomi diprediksi merosot sebagai dampak resesi dunia akibat perang dagang AS dan China, yang akan berpengaruh pada defisit perdagangan, banyak industri terpukul, dan lapangan kerja makin sulit. Karena itulah kita semua harus bersatu dan fokus menghadapi tantangan ini.

Ia berharap Presiden Jokowi dan kabinetnya memberikan perhatian serius pada isu “bonus demografi” dimana sebagian besar penduduk Indonesia merupakan usia produktif dan 80 juta diantaranya tergolong generasi milenial dengan rentang usia antara 17 sampai 40 tahun. Tanpa peningkatan kualitas SDM dan tersedianya lapangan kerja yang luas, bonus demografi yang semestinya merupakan berkah bagi pembangunan, dapat berubah menjadi beban.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keynote speech dalam seminar bertajuk “Menggelorakan Sumpah Pemuda Dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan DPP PGK di Hotel Gren Ali Cikini, Rabu (30/10/2019).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti isu bonus demografi. Pemerintah, menurutnya, perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan besarnya jumlah usia produktif di Indonesia saat ini, agar menjadi berkah pembangunan, bukan sebaliknya menjadi bencana demografi. Bencana itu terjadi jika penduduk usia produktif tidak terserap dalam lapangan kerja dan tidak ada ruang bagi penyaluran potensi mereka.

Menurut Dasco, prospek ekonomi ke depan ditentukan oleh tepat atau tidaknya kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk kemampuan dalam membaca perkembangan dinamika global dan regional.

Ia mengutip laporan Price Waterhouse Coopers yang memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia pada tahun 2050 di bawah China, AS, dan India.

“Prediksi tersebut tentu membesarkan hati kita. Agar prediksi itu terwujud, pemerintah harus mampu mengoptimalkan peluang yang ada, termasuk memberi ruang yang besar bagi tumbuhnya kepeloporan kaum muda,” kata Dasco.