Dugaan Korupsi PT KBN, Pengamat: KPK Jangan Hanya Diam

Ilustrasi / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat Hukum dari Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Fahri Bachmid, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kepada publik soal adanya dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dugaan korupsi PT KBN senilai Rp 64 miliar ini dilaporkan oleh Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara.

“KPK harus menyampaikan progres apakah hasil dari penyelidikan sudah menemukan dua alat bukti, itu harus diinformasikan kepada publik. Kalau mau mendapat perhatian publik mestinya menyampaikan progres, jangan diam-diam gitu. Karena tidak ada salahnya juga kalau disampaikan ke publik. Misalnya masih ada pendalaman, penyelidikan, atau masih pengembangan,” ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (31/10).

Menurut Fahri, jika perlu KPK juga dapat memeriksa jajaran direksi, bahkan Dirut dari PT KBN. Apalagi dalam Undang-undang Tipikor, KPK berhak memanggil dan memeriksa siapapun.

“Yang menjadi aneh kalau KPK tidak melakukan pemanggilan atau pemeriksaan itu,” jelasnya.

Mantan pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kasus sengketa Pilpres di MK ini juga menegaskan, KPK tidak boleh bersikap diskriminatif dalam menangani dugaan kasus korupsi. Terlebih lagi, dugaan korupsi tersebut merugikan keuangan negara cukup besar dan mendapat perhatian publik.

“Idealnya sesuai UU, KPK tidak diskriminatif. Kalau memang ada peristiwa hukum tanpa ada unsur dari mana asalnya, ya semua orang harus dipandang sama. Kalau ada indikasi korupsi, KPK harus menindak. Jangan ada kesan diskriminarif dalam penegakan hukum,” katanya.

Dugaan korupsi di PT KBN ini merujuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti disampaikan KBNU Jakarta Utara. Menurut Fahri, hasil audit BPK tidak serta merta menjadi dasar bagi KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Tapi hasil audit itu bisa menjadi pintu masuk.  Hendaknya itu menjadi pintu masuk bagi KPK dalam melakukan serangkaian penyelidikan. Jangan berhenti, telisik lebih dalam,” tegasnya.

Jika ada perkara dugaan korupsi yang tidak selesai di masa kepemimpinan Agus Rahardjo, kata Fahri, maka otomatis hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pimpinan KPK periode selanjutnya, Irjen Pol Firli Bahuri. Yang terpenting ialah semua kasus dugaan korupsi harus menjadi prioritas utama.

Lebih jauh Fahri juga meminta, agar pemberantasan korupsi terintegrasi, baik dalam fungsi pencegahan dan penindakan. Lembaga-lembaga penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan kepolisian harus juga diberdayakan. Dengan demikian, lanjut Fahri pemberantasan korupsi terintegrasi

“Jangan lagi monoton ke KPK, sehingga Kejaksaan dan Kepolisan menjadi penonton, jadi harus proporsional. Kemudian, OTT memang harus ada. Tapi barangkali jangan hanya OTT, pemberantasan korupsi intinya pada laporan masyarakat temuan-temuan atau non OTT,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, kinerja PT KBN cukup jeblok. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan pendapatan usaha mereka.

Uchok menyebut pendapatan KBN pada tahun 2017 mencapai Rp 555,44 miliar. Namun pada tahun 2018 pendapatan usaha KBN hanya sebesar Rp 473,41 miliar, atau turun Rp 82 miliar.

“Artinya kalau terjadi terus menerus PT KBN bisa bangkrut. Makanya sebelum PT KBN ini bangkrut, meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera memecat Sattar Taba karena tidak ada prestasi apapun buat PT. KBN,” kata Uchok.