KPK Diminta Jemput Dirut PT. KBN

Gedung KPK

Jakarta, Sayangi.com – Surat dengan logo mirip Kemenko Polhukam dan ditujukan kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan kemasyarakatan, Kemensetneg beredar luas.  Surat ini ditembuskan kepada Menko Polhukam, Mensesneg, Ketua Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Inspektur Kemenko Polhukam dan Direktur Utama. PT. Karya Cipta Nusantara (KCN).

Dalam lampiran yang tertulis pada surat tersebut terdapat Permohonan Perlindungan dan kepastian Hukum proyek Non APBN/APBD di bidang kepelabuhan. Surat tersebut bernomor B. 2238/HK.00.01/10/2019 dan ditandatangani atas nama Deputi Bidkor Hukum dan HAM Dr. Fadil Zumhana. Setidaknya ada enam poin yang tertulis dalam surat yang diteken pada 29 Oktober 2019 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mengatakan, surat yang diduga berasal dari Kemenkopolhukam dan beredar di kalangan publik tersebut harus diverifikasi kebenarannya. Selain itu, isi dalam surat mengindikasikan ada peran Direktur PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Sattar Taba dalam menghalangi investasi pembangunan pelabuhan Marunda.

Oleh karena itu, Adri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Sattar Taba. Apalagi sebelumnya, dugaan korupsi di PT. KBN telah dilaporkan ke KPK oleh KBNU Jakarta Utara.

“Saat ini rakyat sangat kecewa dengan KPK. Ada dugaan korupsi di depan mata tapi para komisioner KPK pura-pura tidak tahu dan seperti ketakutan dengan KBN,” ujar Adri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/11).

Secara terpisah, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, ada dua poin yang substansial jika memang benar surat tersebut dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam.

Pertama, surat tersebut mengindikasikan sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) dengan putusan No. 2226 K/PDT/2019 yang membatalkan seluruh putusan tingkat pertama dan banding. Sehingga dengan demikian, perkara tersebut telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disebutkan dalam surat yang mirip logo Kemenko Polhukam tersebut.

Lalu yang kedua, tentang adanya surat tentang permintaan perlindungan hukum oleh pihak PT. KCN. Hal tersebut mengindikasikan seolah-olah ada ketakutan dari pihak PT. KCN.

“Mengapa PT. KCN merasa perlu meminta perlindungan hukum? Jangan-jangan ada tekanan yang luar biasa dari pihak tertentu, atau PT. KCN hanya ingin ada kepastian hukum. Jika sudah ada putusan hukum yang final dan mengikat, mengapa harus ketakutan jika tidak ada tekanan,” ungkap Karyono menanyakan.

Jika benar sudah ada putusan MA yang memenangkan PT. KCN dan menolak gugatan tingkat kasasi PT. KBN dan membatalkan seluruh hasil putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua, maka semestinya menjadi pintu masuk KPK untuk menindaklanjuti dan mendalami dugaan kasus korupsi Direktur Utama PT. KBN, HM. Sattar Taba.

“Apalagi kasus dugaan korupsinya sudah dilaporkan ke KPK, dan telah menjadi sorotan publik hingga saat ini,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenko Polhukam belum memberikan konfirmasi resmi terkait beredarnya surat rekomendasi yang terdapat logo mirip instansi tersebut.