Kaji Sanksi Pidana Bagi Pemegang Saham Korporasi, Ari Yusuf Amir Raih Gelar Doktor

Pengacara Ari Yusuf Amir saat menjalani Ujian Terbuka Promosi Doktor di kampus UII Yogyakarta, Jum'at (8/11).

Yogyakarta, Sayangi.com – Pengacara Ari Yusuf Amir mengikuti sidang promosi doktor bidang Ilmu Hukum di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jumat (8/11/2014). Disertasi Ari berjudul ‘Sistem Pertanggungjawaban dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana’.

Ari dinyatakan meraih gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan Dewan Penguji dengan predikat ‘Sangat Memuaskan’.

“Ari Yusuf Amir dinyatakan lulus dengan IPK 3,76 dengan predikat sangat memuaskan. Seharusnya ini bisa cum laude, cuma masa studinya lebih satu tahun,” kata Ketua Sidang yakni Rektor UII Fathul Wahid, ST, MSc, PhD saat membacakan hasil ujian terbuka promosi doktor.

Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dengan Promotor Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M.Hum, dan Co Promotor Dr Siti Anisa, SH, M.Hum.

Adapun Dewan Penguji terdiri dari Prof Dr Nyoman Serikat Putra Jaya, SH MH, Prof Dr Nindyo Pramono, SH, MS, dan Prof Dr Ridwan Khairandy, SH, MH. Selain itu turut juga menjadi penguji Dr Artidjo Alkostar, SH, LLM.

Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Promovendus Ari Yusuf Amir menjelaskan, perkembangan teori hukum modern menempatkan korporasi yang semula masuk ranah hukum perdata ditarik sebagai subjek hukum pidana. Sebagai subjek hukum, maka korporasi dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi yang berupa tindak pidana disebut kejahatan korporasi (corporate crime).

Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana apabila perbuatan tersebut untuk kepentingan dan atas nama korporasi, serta dilakukan oleh orang yang secara fungsional bertanggungjawab pada korporasi.

Dasar hukum penerapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, menurut Ari, dapat merujuk pada pasal 103 KUHP yang di dalamnya memberi ruang pada peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Dalam konteks ini, Ari telah melakukan pengkajian dan menemukan terdapat 60 Undang-undang di luar KUHP yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi.

“Ketentuan pidana korporasi di luar KUHP telah diterapkan di Indonesia sejak Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1951. Pun demikian, terkait dengan tanggung jawab pribadi pemegang saham korporasi selain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga telah diakui dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009,” kata Ari.

Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham

Ari menjelaskan, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum banyak mengatur terkait keadaan bagaimana dan dalam hal apa pemegang saham korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Secara umum, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam aturan ini menganut asas separate corporate personality yang memberi tabir atau batas pemegang saham dengan perseroan terbatas sebagai legal entity tersendiri.

Namun hal itu tidak bersifat absolut, karena ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) UU tersebut menyebutkan ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk hal-hal tertentu yang secara teoritis oleh promovendus disebut sebagai doktrin piercing the corporate veil (hilangnya imunitas pemegang saham) dan alter ego.

Pemegang saham menjadi hilang imunitasnya sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi; pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pemegang saham disebut alter ego apabila dia menempatkan diri sebagai bagian perusahaan dan menganggap perusahaan sebagai properti, mempengaruhi setiap tindakan perusahaan, atau menyatukan keuntungan pemegang saham dan perusahaan (tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan).

Doktrin Alter Ego menjelaskan bahwa jika seorang pemegang saham suatu perseroan menguasai mayoritas saham, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham melalui kekuasaan mayoritasnya, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat untuk tujuan si pemegang saham, yaitu untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat merugikan pihak ketiga.

Dari 60 Undang-undang yang ditelitinya, Ari menyebutkan hanya ada dua undang-undang yang telah mengadopsi doktrin alter ego dan doktrin piercing the corporate veil sehingga pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 menyatakan pemegang saham yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dapat dipidana denda dan penjara.

Kemudian Pasal 95 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 juga mengatur bahwa pemegang saham dari bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang tidak membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau menghambat proses likuidasi dapat dipidana penjara dan denda. Terhadap Pasal 95 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, meskipun pemegang saham bank yang dilikuidasi sudah tidak lagi menjadi pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan tersebut sesuai dengan doktrin alter ego, dimana mantan pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 50A mengatur jika pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar paling banyak Rp200 miliar.

Selain sanksi pidana penjara dan denda terhadap pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 50 A Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pemegang saham juga dapat diberi sanksi administratif menurut Pasal 52 Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

“Dalam kenyataannya, kasus-kasus yang melibatkan pemegang saham banyak terjadi di Indonesia, antara lain: Kasus Bank Century, Bank Dagang Bali, Bank Harapan Santosa, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan, kasus pembakaran lahan yang selalu berulang setiap tahun, juga karena pengaruh pemegang saham terhadap korporasi,” ujar Ari.

Selanjutnya Ari menjelaskan, untuk merumuskan sistem pertanggungjawaban pidana pemegang saham pada masa yang akan datang, perlu dirumuskan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang atau disebut juga tahap kebijakan legislatif/legislasi. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dapat menjiwai seluruh undang-undang yang terkait dengan korporasi. Doktrin yang dipergunakan dalam perumusan undang-undang tersebut adalah doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego.

Dalam tahap aplikasi, para penegak hukum perlu menggunakan sarana-sarana dan aturan hukum yang ada untuk menegakkan keadilan dengan tidak ragu untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana.

“Seperti pada kasus PT. Putra Ramadhan, hakim telah memutuskan sanksi bagi korporasi berupa pidana denda dengan pidana tambahan berupa penyitaan aset dan larangan untuk ikut pelelangan,” jelas Ari memberi contoh.

Sedang dalam tahap eksekusi perlu upaya serius dari aparat penegak hukum untuk menjalankan putusan pengadilan, baik berupa penyitaan aset maupun larangan untuk melakukan aktivitas tertentu bagi korporasi. Hal itu berarti perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan perbuatan korporasi, agar pelaksanaan hukuman dapat diterapkan.

Pada bagian akhir presentasi desertasinya, Promovendus Ari Yusuf Amir menyampaikan tiga saran terkait sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan pemegang saham korporasi.

Pertama, Perlu dirumuskan kebijakan pidana dan pemidananan untuk menanggulangi tindak pidana korporasi. Kebijakan pidana yang terkait dengan perumusan tindak pidana korporasi harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam undang-undang sektoral.

Sanksi pidana dapat dirumuskan dengan mengacu pada subjek hukumnya. Bila subjek hukumnya manusia alamiah, maka dapat dikenai pidana penjara, denda dan pencabutan hak-hak tertentu. Bila subjek hukumnya korporasi maka sanksi pidana dapat dirumuskan dengan denda, pelarangan aktivitas tertentu, pencabutan izin untuk sementara atau selamanya.

Kedua, Pengadopsian doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego perlu diperluas penerapannya dalam perundang-undangan, sehingga memberi peluang pemegang saham yang melampaui kewenangannya (ultra vires) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hal yang perlu dilakukan adalah merevisi semua undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang korporasi. Revisi yang dilakukan ialah dengan memasukkan doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego ke dalam undang-undang terkait korporasi untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham.

Ketiga, Pidana yang salah satu tujuannya adalah memberi efek jera, perlu dirumuskan bagi para pemegang saham yang melampaui kewenangannya dan/atau menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana, misalnya dengan menerapkan pidana tambahan berupa larangan (selamanya atau dalam jangka waktu tertentu) menjadi pemegang saham di korporasi lain.

Untuk dapat menerapkan sanksi pidana berupa larangan menjadi pemegang saham di korporasi lain perlu dilakukan dengan pendekatan multi sektoral, karena tidak menutup kemungkinan pemegang saham yang telah divonis bersalah menggunakan nama lain. Apabila pemegang saham memalsukan identitas untuk menjadi pemegang saham pada korporasi lain, maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana pemberatan.

Korporasi yang melakukan tindak pidana dan/atau digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana itu perlu dirumuskan pidana berupa: (1) Pidana pokok berupa denda, (2) Pidana tambahan, yaitu: Kewajiban menyerahkan keuntungan yang diperoleh selama masa korporasi tersebut melakukan tindak pidana; Kewajiban memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi; Menyita seluruh aset korporasi untuk negara; Dilarang melakukan kegiatan tertentu baik sementara maupun selamanya; Menghentikan kegiatan korporasi atau pencabutan izin baik dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya.

Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri sidang Promosi Doktor Ari Yusuf Amir. Mereka antara lain Wakil Ketua MA M Syarifuddin, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir, CEO Lippo Group James Riady, Raja Lampung Edward Syah Pernong, Praktisi Hukum Hotma Sitompul, Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi, Komut Balai Pustaka Hamid Basyaib, Mantan Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Erwin Moeslimin Singajuru, dan Deputi MenPAN Diah Natalisa.

Selain itu hadir pula Keluarga Besar Ari Yusuf Amir antara lain sang ayah H. Amir Saleh Bakri, Ibu Syarifah Salma, Inayah Yusuf (istri), Yan mustafa Amir (kakak), Syarief Shebubakar (paman), dan anak-anak Ari.