Pengamat Dukung Usul Mendagri Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Ini Alasannya

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Wacana evaluasi pemilihan kepala daerah langsung telah lama diperbincangkan. Pasalnya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Padahal sistem pemilihan langsung Kepala Daerah pernah diubah dan dikembalikan ke DPRD melalui UU Nomor 22 Tahun 2014. Namun UU ini dibatalkan oleh Presiden SBY, dengan mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Kini wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah muncul kembali dan memunculkan dua opsi. Opsi pertama, pemilihan langsung hanya akan digelar pada tingkat Kabupaten dan Kota, sementara Pilkada tingkat Provinsi digelar pemilihan secara tidak langsung alias melalui DPRD.

Opsi kedua, ada alternatif kebijakan evaluasi pilkada secara asimetris. Kebijakan akan menghasilkan mekanisme daerah tertentu yang boleh digelar secara langsung dan daerah-daerah yang digelar secara tidak langsung.

Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, dirinya sepakat dengan usulan Mendagri Muhammad Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan holistik, dengan pendekatan akademik agar proses evaluasinya terukur dan hasilnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karenanya, gagasan Mendagri perlu direspon positif dengan melakukan sejumlah riset, focus group discussion (FGD), indepth interview yang melibatkan para pakar dan peneliti.

“Evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan terlebih dahulu, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan melakukan proses evaluasi yang holistik, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu dapat diteteksi secara terukur. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung,” ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/11).

Menurut Karyono, secara garis besar ada dua aspek yang perlu dievaluasi, yaitu aspek yuridis dan teknis. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat plus minus antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD.

Setidaknya ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan, stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), money politic, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi.

“Evaluasi menyeluruh Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan, apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD,” kata┬áDirektur Indonesia Public Institute (IPI) ini.

Seperti diketahui, usul mengevaluasi Pilkada langsung ini disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II beberapa waktu lalu. Menurut Tito, sistem politik Pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

“Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).