Fransiska Kumalawati: Hakim PN Jakpus Berikan Keputusan yang Bertentangan dengan UU Indonesia

Jakarta, Sayangi.com – Gugatan perdata terhadap Direktur Oltus Holding Ltd, Edward Soeryadjaya oleh istrinya Fransiska Kumalawati Susilo ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Alasan ditolaknya gugatan Fransiska lantaran hakim menilai Edward dan Fransiska telah bercerai.

Menanggapi hal tersebut, Fransiska Kumalawati Susilo mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim PN Jakpus. Menurutnya, keputusan majelis hakim penuh kejanggalan.

Fransiska menjelaskan, keputusan hakim menolak gugatannya karena ia dan Edward telah bercerai. Majelis hakim, katanya, justru mempercayai secarik sertifikat pernikahan seseorang yang bernama Xie Chong Seng atau Edward Seky Soeryadjaya, dengan seorang perempuan bernama Atilah Rapatriati di Singapura tahun 2002, yang ditandatangani di Grand Plaza Park Royal.

“Nama mandarin marga keluarga Soeryadjaya adalah Tjia, sesuai dengan  surat ganti nama yang melekat dengan surat ganti nama Wiliam Soeryadjaya sebagai pendiri Astra tahun 1967. Jadi nama Mandarian Edward Soeryadjaya adalah Tjia Han Sek,” ujar Fransiska dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/11).

Fransiska menjelaskan, keputusan majelis hakim yang tanpa melihat dan membacakan bukti-bukti asli, yang telah diberikan dalam persidangan perkara no 536/pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. dianggap sebagai peringatan untuk rakyat Indonesia.

“Saya akan mencari kebenaran, apakah Indonesia sudah mengganti Undang-undang? Sejak kapan surat yang dikeluarkan oleh badan negara Indonesia tidak berlaku dimata Hukum?,” ungkap Fransiska bingung.

Dalam sertifikat pernikahan antara  Xie Chong Seng atau Edward Seky Soeryadjaya dengan seorang perempuan bernama Atilah Rapatriati, kata Fransiska, tidak ada pengesahan dari KBRI di Singapura. Ia merasa bingung, kenapa majelis hakim PN Jakpus lebih memercayai bukti tersebut, daripada sederet bukti miliknya.

“Karena ada surat bukti pernikahan dari pihak Singapura, dengan nama yang berbeda, sehingga saya dianggap bercerai dengan Edward,” ungkapnya heran.

“Seluruh surat keterangan dari Disdukcapil, bahkan pihak Disdukcapil telah menyampaikan keterangan tersebut di dalam persidangan dianggap tidak berlaku di Republik Indonesia ini,” katanya.

Fransiska juga menjelaskan, jika suaminya, Edward Soeryadjaya juga pernah mengajukan surat penetapan yang di keluarkan oleh PN Jakarta Pusat. Surat penetapan tersebut teregister dengan no 36/pdt.P/2013/PN.JKT.PST.

“Dengan jelas dituliskan di dalam halaman 2 nomor 1, bahwa pemohon adalah benar suami istri sah, sebagaimana diterangkan dalam surat laporan Perkawinan no 103/ perkawinan LN/06/2009. Surat itu pun, dianggap tidak berlaku oleh PN Jakarta Pusat sendiri? Bingung saya jadinya,” katanya.

Dengan demikian, kata Fransiska, sepertinya majelis hakim mempunyai wewenang merubah UU. Menurutnya, secara tidak langsung hakim PN Jakpus menyebut bahwa petugas Disdukcapil yang menyampaikan keterangan di persidangan telah memberikan kesaksian palsu.

“Dengan ditolaknya gugatan oleh PN Jakpus, apabila perlu saya akan menuntut atau mempidanakan untuk mencari kebenaran, agar masyarakat tidak mengalami hal yang sama. Hakim seharusnya tunduk dan memperlakukan Undang-undang hukum Indonesia,” tegasnya.