Dugaan Korupsi PT. KBN, KBNU Jakarta Utara Serahkan Berkas Tambahan ke KPK

Foto: kpk.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Koordinator Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara, Wahyudin kembali menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Wahyudin kali ini guna memberikan data tambahan terkait adanya dugaan korupsi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero.

Laporan dugaan korupsi yang dikonfirmasi kembali oleh Wahyudin ke KPK bernomor 004/KNU/VII/2019, dengan nomor registrasi: /56/200. Surat tersebut telah diterima pihak KPK pada 11 Juli 2019 silam.

Kedatangan Wahyudin kali didampingi oleh seorang pengurus KBNU Jakarta lainnya. Adapun tujuannya kembali mendatangi lembaga anti rasuah tersebut guna mengonfirmasi kelanjutan laporan dugaan korupsi PT. KBN Persero.

“Saya datang ke sana (KPK) berdua sama rekan saya. Saya nanya dan bertemu dengan pihak KPK, ngobrol terkait laporan pertama, konfirmasi lagi laporan pertama, terus saya nambahin berkas,” ujar Wahyudin dalam keterangannya, Selasa (26/11).

Saat menyerahkan berkas tambahan terkait dugaan korupsi PT. KBN Persero, Wahyudin mengaku, dirinya ditemui dua orang pegawai KPK. Akan tetapi KPK meminta pihak KBNU menyertakan hasil audit investigasi, bukan sekedar laporan administrasi.

“Soal audit investigasi semestinya menjadi tugas KPK untuk menindaklanjuti. Kami hanya memberikan petunjuk kepada KPK,” tegasnya.

Lebih jauh Wahyudin berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan yang dibuatnya. Menurutnya laporan tersebut dapat menjadi awal KPK untuk membongkar dugaan korupsi PT. KBN Persero.

“Kalau BUMN bobrok gimana? Kalau bisa mah kita investigasi kayak KPK ya, tapi kita enggak punya alat seperti KPK,” katanya.

Wahyudin memaparkan, ada tiga kasus dugaan korupsi yang dilaporkan pihaknya ke KPK. Adapun rincian dugaan korupsi yang dilaporkan ialah:

Pertama, kegiatan pemasaran dan pembuatan perjanjian periode Juni 2015 sampai Juni 2016 di divisi pemasaran dan pelayanan. PT Karya Teknik Pasirindo (PT KTP) dalam periode tersebut tidak menyelesaikan seluruh kewajiban sewa lahan per Oktober 2016, sebesar Rp15.970.659.276 dan PT KBN telah menanggulangi kewajiban PPN sebesar Rp934.127.304.

Kedua, kegiatan pemasaran dan pembuatan perjanjian periode Juni 2015 sampai dengan Juni 2016 di divisi pemasaran dan pelayanan.  Investor PT LJK yang menggunakan selisih lebih lahan seluas 4.733m², tidak ada perjanjiannya. Sehingga potensi pendapatan yang tidak dapat ditagih sebesar Rp222.785.907.(periode Agustus 2015 sampai dengan September 2016).

Ketiga, kegiatan dan pembuatan perjanjian pada divisi pemasaran dan pelayanan, terdapat pembuatan addendum perjanjian sewa menyewa gudang antara PT KBN dengan PT Glorius Interbuana yang diterbitkan setelah berakhir masa berlakunya. Sehingga PT KBN  terlambat menerima pendapatan sebesar Rp1.708.919.200 dan piutang sebesar Rp6.057.389.219.

Terpisah, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta, kinerja Direktur Utama (Dirut) PT. KBN, Sattar Taba perlu segera dievaluasi. Disebutkan Karyono, selama kepemimpinan Sattar Taba, sudah banyak temuan kasus yang diduga ada unsur penyimpangan. Sejumlah kasus dugaan penyimpangan sudah  dilaporkan ke KPK, seperti beberapa temuan KBNU Jakarta Utara yang dilaporkan ke KPK.

“Semua temuan tersebut perlu ditindaklanjuti baik oleh KPK maupun kementerian BUMN. Jika benar temuan tersebut terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur korupsi, maka sudah selayaknya Menteri BUMN Erick Thohir mempertimbangkan untuk memecat posisi Sattar Taba dari posisi Dirut PT. KBN. Hal ini sangat penting untuk membangun performa BUMN yang sehat, kuat dan bebas dari korupsi sebagai bagian dari paradigma Menteri BUMN yang baru,” paparnya.