Ini Tiga Tugas KPK Era Agus Rahardjo yang Harus Segera Diselesaikan

Ketua Presidium IPW Neta S Pane

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo tinggal dari tiga minggu lagi. Sejumlah pekerjaan rumah dinilai masih belum dapat dituntaskan oleh pimpinan KPK periode ini.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, setidaknya ada tiga tugas yang harus segera dituntaskan KPK pimpinan Agus, agar tidak menjadi beban buat pimpinan KPK selanjutnya, Komjen Firli. Pertama, kasus Muhaimin Iskandar, KPK dinilai harus segera memanggil paksa Ketua Umum PKB tersebut karena tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan kasus korupsi dan gratifikasi.

Menurut Neta, lelaki berinisial A yang menjadi saksi kunci dalam kasus Muhaimin, yang ada di CCTV bersama seorang wanita yang diduga istri Muhaimin harus diperiksa. Selain itu mobil Mercy terbaru yang ada di CCTV harus segera disita dan pemilik showroom tempat Mercy itu dibeli juga harus diperiksa KPK.

“Penuntasan kasus ini perlu dilakukan agar KPK era Agus tidak dianggap diskriminatif dan tebang pilih. Apalagi KPK sudah memiliki dua alat bukti, termasuk menyita CCTV tersebut,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12).

Kedua, lanjut Neta, KPK era Agus harus menyelesaikan catatan merah dalam audit BPK, yakni tentang barang sitaan dari para koruptor yang hingga kini belum dilelang. Apalagi barang sitaan tersebut ditaksir nilainya mencapai lebih dari Rp 103 miliar.

“KPK harus menjelaskan barang barang sitaan itu ada dimana keberadaannya, dan kenapa belum dilelang,” katanya.

Kemudian terakhir, sambung Neta, KPK era Agus juga perlu menyelesaikan dan menjelaskan adanya sejumlah barang sitaan dari para koruptor yang digunakan pihak lain. Menurut audit BPK jumlahnya lebih dari Rp 96 miliar. Semua ini perlu dijelaskan KPK secara transparan agar publik yakin bahwa lembaga anti rasuah itu benar-benar bersih dan hendak memberantas korupsi.

“Sebab kejanggalan dalam barang barang sitaan ini membuat status audit KPK di BPK tidak WTP (wajar tanpa pengecualian) tapi WDP (wajar dengan pengecualian). Dan sangat naif jika lembaga anti rasuah status auditnya WDP dan bukan WTP,” tegasnya.

Lebih jauh Neta menjelaskan, dengan diselesaikannya ketiga kasus ini, pimpinan baru KPK tidak terjebak dan terbebani pada utang kasus yang ditinggalkan KPK era Agus Raharjo. Dengan demikian Komjen Firli sebagai pimpinan baru KPK bisa lebih cepat menata lembaga anti rasuah itu, dengan Undang-undang baru KPK hasil revisi yang baru diberlakukan.

“Sehingga Firli cs tidak perlu terjebak dalam manuver politik pihak-pihak tertentu ketika harus menangani dan menuntaskan kasus Muhaimin yang ditinggalkan era Agus Raharjo cs,” pungkasnya.