Ketua DPR Ingatkan Bahayanya Tindakan Korupsi Kebijakan

Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, tindak pidana korupsi menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan mutu fasilitas dan layanan publik, serta menghalangi upaya membangun Indonesia Maju. Hal ini disampaikan Puan dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh tiap tanggal 9 Desember.

“Tindakan korupsi dan perilaku koruptif harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan. Namun perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi. Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12).

Puan menjelaskan, salah satu cara mencegah tindakan koruptif adalah dengan meminimalisir atau menghilangkan metode tatap muka. Penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting dan e-planning merupakan cara yang cukup efektif menekan angka korupsi.

“Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan memangkas regulasi atau birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan transparan. Sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap,” katanya.

Namun, kata Puan, sejumlah kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi, karena aksi pencegahan ini ada di hilir. Padahal perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu, yakni berupa korupsi kebijakan.

“Karena itu DPR meminta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator diperkuat, dengan upaya pencegahan sektor hulu,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, strategi nasional pencegahan korupsi perlu dikampanyekan secara masif. Sehingga masyarakat ikut terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

“Menanamkan perilaku dan sikap anti- korupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah. DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan dan akuntabel,” katanya.

Lebih jauh Puan menuturkan, prinsip DPR terbuka, dan membuat publik bisa mengakes semua informasi dan proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Semua proses itu dilakukan secara terang benderang sehingga publik bisa mengawasi.

“DPR juga akan membuat sistem untuk meminimalkan penyalahgunaan mekanisme lobi, terutama saat menjalankan fungsi legislasi. Sehingga lobi-lobi yang terjadi dalam penyusunan Undang-undang tidak berpotensi menimbulkan tindakan korupsi,” tandasnya.