Wapres Ma’ruf Pimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, untuk membahas upaya percepatan reformasi birokrasi instansi pemerintahan pusat dan daerah.

Rapat dimulai pukul 09.50 WIB dengan dihadiri tiga menteri, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rapat KPBRN, yang dipimpin untuk pertama kalinya oleh Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah KPBRN, membahas mengenai rencana penyederhanaan eselon di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

“Saya sebagai Ketua Pengarah Dewan Reformasi Birokrasi, pada hari ini ingin menerima laporan dan paparan terkait masalah reformasi birokrasi. Perlu diingat bahwa Presiden telah mencanangkan reformasi birokrasi menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Wapres saat membuka rapat di lantai 2 Kantor Wapres Jakarta.

Sebelumnya, terkait penyederhanaan eselon di K/L, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari dua kementerian yang menyelesaikan penghapusan eselon III dan IV.

“Sementara baru kami (Kementerian PANRB) dan Kemenkeu. Itu saja, baru dua. Kalau kami ditargetkan Pak Jokowi, ya semakin cepat semakn baik. Di Kementerian kami yang kecil saja, tiga minggu selesai (perampingan),” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (10/12).

Tjahjo mengatakan laporan perampingan eselon tersebut dilakukan dengan sistem jemput bola dan juga menerima inisiasi masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

“Kami jemput bola. Intinya ini perampingan, silakan, kami serahkan ke kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Tjahjo menambahkan K/L lain sedang dalam proses perampingan eselon, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnsmigrasi yang merampingkan eselon I.