Yudi Latif: Utamakan Penguatan Modal Sosial Dalam Membangun Bangsa

Cendekiawan Yudi Latif bersama Ketum DPP PGK Bursah Zarnubi berfoto bersama peserta Latihan Kepemimpinan Bangsa angkatan ke-7 yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Wisma DPR RI Puncak Bogor, Minggu (15/12/2019).

Bogor, Sayangi.com – Cendekiawan muslim Yudi Latif mengatakan, dalam membangun bangsa tidak cukup hanya dengan modal finansial, keterampilan, maupun modal Sumber Daya Alam. Untuk negara seluas dan semajemuk Indonesia yang paling utama harus diperkuat adalah modal sosial (social capital).

“Kalau ada salah satu daerah di Indonesia yang konflik, modal finansial maupun SDA tidak akan menolong apa-apa. Jadi yang harus diperkuat adalah modal sosial,” kata Yudi Latif saat menjadi narasumber pada Latihan Kepemimpinan Bangsa angkatan ke-7 yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Wisma DPR RI Puncak Bogor, Minggu (15/12/2019).

Menurut Yudi, terdapat tiga hal yang menjadi kata kunci dalam memperkuat modal sosial. Pertama adalah konektivitas, yaitu bersambungnya rasa antara elemen bangsa. Yudi mencontohkan peristiwa Sumpah Pemuda dalam konteks ini. Saat itu para pemuda dari seluruh nusantara melalui sungai-sungai kecil berangkat dan ketika sampai Jakarta mereka menanggalkan unsur-unsur primordial dan bersumpah atas nama putra-putri Indonesia.

“Perjumpaan saat itu lebih dari sekedar konektivitas teknis. Karena alat transportasinya masih terbatas, hanya dilalui dengan kapal laut dan kereta api. Tapi keterbatasan konektivitas fisik itu ternyata bisa dikompensasikan dengan konektivitas pikiran dan hati,” kata Yudi.

Di hadapan mahasiswa yang berasal dari 33 Perguruan Tinggi itu Yudi menjelaskan, meskipun terbatas konektivitas teknis tapi para tokoh Sumpah Pemuda pikirannya luas akibat bacaannya banyak. Meskipun dijajah kolonial, para pemuda waktu itu daya bacanya kuat dan pandangannya luas karena membaca banyak literatur sehingga hatinya pun juga terbuka.

Hal yang paradoks terjadi pada generasi milenial saat ini dimana secara teknis sarana penghubung sudah terpenuhi dengan adanya pesawat terbang dan sarana infrastruktur pendukung transportasi lainnya. Selain itu yang paling utama adanya konektivitas virtual melalui smartphone.

“Jumlah smartphone di Indonesia saat ini ada 310 juta, hampir dua kali lipat jumlah penduduk. Meskipun secara teknis kita terkoneksi kalau pikiran dan hati tidak terkoneksi maka yang terjadi melalui smartphone kita malah saling membenci, setiap hari kita hanya bisa saling membully. Lihat media sosial kita,” ujar Yudi.

“Jadi konektivitas teknis terblokade oleh tidak bersatunya pikiran dan hati. Oleh karena itu dalam konteks inter-connectivity ini pikiran harus dibuka dengan cara literasi. kita harus banyak bacaan,” lanjut Yudi.

Kedua adalah inklusivitas, yaitu kesetaraan akses bagi seluruh anak bangsa pada hak usaha dan hak untuk bekerja. Kebijakan negara harus memayungi hak yang sama bagi warganya. Jangan sampai sektor usaha didominasi secara eksklusif oleh kalangan tertentu, begitu juga hak untuk masuk ke jabatan publik tidak boleh eksklusif.

“Kita harus memberi ruang kesetaraan akses usaha di dalam kehidupan. Tidak boleh ada eksklusivitas dalam penguasaan aset, penguasaan ekonomi, sekolah eksklusif, komplek perumahan eksklusif, itu harus kita hindari. Jadi rasa harus bersambung, rejeki harus berbagi,” tegas Yudi.

Ketiga adalah modal integritas, di mana kita menjaga dan mengembangkan perilaku etis yang membuat kita bisa saling percaya (mutual Trust). Menurut Yudi, kepercayaan di antara anak bangsa tidak akan terbangun selama tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadaban.

“Karena logikanya, kalau saya berbuat etis maka yang lain juga harus berbuat etis. Kalau anda etis, saya etis maka kita saling percaya (mutual Trust). Tapi kalau saya saja yang etis yang lain penghianat mulailah kita tidak mempercayai. Yang lebih buruk ketika semua pihak sama-sama tidak etis maka yang terjadi adalah barbarisme,” katanya.

Yudi selanjutnya menyinggung prinsip Ho Peng dalam budaya Tionghoa, dimana relasi bisnis dibangun dengan prinsip saling percaya, kesetiakawanan, kepercayaan, dan saling bantu.

“Di dalam masyarakat yang saling percaya, maka pinjam uang tidak perlu pakai agunan sehingga ekonomi bisa bergerak dengan cepat,” kata Yudi.

Latihan Kepemimpinan Bangsa yang dilaksanakan DPP PGK kali ini mengambil tema “Mempersiapkan Pemimpin Muda Yang Tangguh dan Berkarakter Pancasila” dan diikuti sekitar 100 mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi. Sejumlah tokoh nasional turut menjadi narasumber antara lain Wakasatgas Nusantara Polri Irjen Pol Fadil Imran, Budayawan Radar Panca Dahana, Sejarawan Anhar Gonggong, Pengamat Politik Adi Prayitno, dan Para Pemimpin Pemuda dari Kelompok Cipayung Plus.