Laporan Roy Suryo Terhadap Petinggi Sunda Empire Ditangani Ditreskrimsus Polda Metro

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana ke Polda Metro Jaya, Jumat (24/1) lalu. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP/350/I/Yan.2.5./2020/SPKT/PMJ/24 Januari 2020.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengakui, pihaknya telah menerima laporan yang dilayangkan Roy. Laporan tersebut saat ini tengah ditangani pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Hari ini sudah ditangani Krimsus, rencana akan dilimpahkan ke salah satu unit subdit di Krimsus. Ini masih penyelidikan,” ujar Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/1).

Dalam waktu dekat, kata Yusri, penyidik akan memanggil Roy sebagai pelapor guna melakukan klarifikasi. Selain itu, penyidik juga akan memanggil saksi yang mengetahui kasus tersebut.

“Awalnya kita masih mengklarifikasi dulu. Kita akan mengklarifikasi termasuk saksi pelapor, termasuk saksi- saksi yang ada di TKP,” katanya.

Bila dalam hasil klarifikasi itu mengarah ke unsur tindak pidan. Maka, penyidik akan melakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara, penyidik baru memutuskan akan melanjutkan laporan ini atau tidak.

“Nanti akan digelarkan, apakah memenuhi unsur persangkaan apa yang dilaporkan saudara RS. Kalau memang unsurnya memenuhi nanti akan kita naikkan ke penyidikan,” kata Yusri.

Diberitakan sebelumnya, Roy Suryo menilai, Rangga Sasana yang merupakan petinggi Sunda Empire diduga telah melakukan pencemaran nama baik, karena menyebutnya tidak mengerti sejarah. Pernyataan tersebut disampaikan Rangga di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), yang ditayangkan Selasa (22/1) lalu.

“Rangga Sasana tetap saya laporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik, tetapi institusi yang mengubah (sejarah PBB dan NATO versi Wikipedia) tercatat adalah Sunda Empire. Itu uga saya laporkan,” ujar Roy di Mapolda Metro Jaya, Jumat (24/1).

Roy menilai Rangga telah melanggar Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 31 junto Pasal 48 dan atau Pasal 32 junto Pasal 51 ayat 1 di UU nomor 19 tahun 2016 yang merupakan revisi dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kemudian pasal lain yang akan diterapkan yakni Pasal 14 dan Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana dan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.