Diskusi KIPP, Kenaikan Parliamentary Threshold Langgengkan Oligarki Partai

Suasana diskusi bertajuk "Parliamentary Threshold dan Kuasa Oligarki Partai" di kantor KIPP, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2). (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menggelar diskusi dengan tema “Parliamentary Threshold dan Kuasa Oligarki Partai”. Diskusi ini digelar di kantor KIPP, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen didukung oleh sejumlah partai besar, seperti Golkar, Nasdem, PKB dan PKS. Sementara sejumlah parpol semenjana dan kecil cenderung menolaknya.

Menurutnya, penaikan tersebut memang berpeluang menyederhanakan sistem kepartaian. Kompleksitas sistem kepartaian sesungguhnya dipengaruhi oleh sistem interaksi terdampak kompetisi intra dan interpartai.

“Mengherankan bahwa di tengah elitisme dan minimnya polarisasi ideologis, perbedaan pandangan diantara partai-partai penghuni parlemen cenderung sulit dipertemukan. Rentang ideologi partai dapat disederhanakan dalam kotak nasionalis dan religius, dengan masing-masing kotak berisi beberapa varian yang tak terlalu berbeda,” ujar Arif.

Saat ini, kata Arif, yang jadi masalah ialah partai politik penyakit serupa menyangkut rendahnya otonomi, dalam bentuk ketergantungan personal dan pemusatan kekuasaan. Selain itu, klientelisme dan lemahnya keterkaitan dengan pemilih menyebabkan partai menjadi aktor utama pembusukan.

“Belum terdapat kajian memadai terhadap dampak pemberlakuan parliamentary threshold, terutama terhadap penyederhanaan sistem kepartaian serta stabilisasi dan efektivitas presidensialisme. Tidak juga terdapat argumen memadai, sehingga masyarakat curiga bahwa hal ini hanya dimaksudkan untuk melanggengkan oligarki dalam tubuh partai,” paparnya.

Modernisasi perlembagaan parpol di Indonesia, sambung Arif, selama ini tidak berjalan secara efektif. Hal ini secara otomatis berdampak pada nilai dan prosedur parpol yang tidak terbarukan.

“Apa akibatnya? Putusan-putusan kelembagaan itu bisa ditebus oleh kepentingan-kepentingan yang lebih partikular,” jelasnya.

Menurut Arif, dengan kenaikan ambang batas parlemen tidak serta merta membuat pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Justru yang terjadi adalah kekuasan elit dari partai besar makin tak terbendung.

“Dengan threshold yang tinggi bukan hanya kita akan mendapati bahwa penghuni parlemen itu adalah partai-partai besar saja, tapi juga kekuasaan elite parpol itu menjadi lebih besar. Jadi ini menjadi insentif supaya elite parpol itu bisa justru menerabas prosedur tadi,” katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, oligarki dalam partai politik saat ini semakin kuat. Sehingga keputusan dalam partai saat ini cenderung mengikuti apa kata ketua umum.

“Kalau betul-betul oligarki makin menguat karena semuanya tergantung kepada ketua umum partai dan tentu saja kawan-kawannya, akibatnya kemudian banyak hal yang harus terpotong. Misalnya proses rekrutmen kepengurusan nggak perlu lagi ada kongres-kongres tinggal ditentukan ketua umum partai, siapa yang menang,” jelasnya.

Oligarki di tubuh parpol, sambung Rey, diyakini juga akan meningkatkan tindakan suap di internal partai itu sendiri. Pasalnya, semua akan ditentukan oleh pusat.

“Bila oligarki partai ini makin menguat sistem-sistem yang buat nih bukan lagi by design,” kata Rey.

Di tempat yang sama, peneliti Cakra Wikara Indonesia, Yolanda Panjaitan mengatakan, bagaimanapun fungsi oposisi harus berjalan. Sehingga cek and balance pemerintahan juga bisa berjalan.

“Sekarang pertanyaannya, bagaimana kenaikan parliamentary threshold bisa dapat menjawab kepentingan masyarakat sipil,” katanya.

Sementara, sambung Yolanda, keterwakilan perempuan di sejumlah parpol besar di Indonesia sangat minim. Justru di sejumlah partai yamg saat ini tidak masuk ke parlemen, keterwakilan perempuan cukup tinggi.

“Seharusnya yang berbeda dengan arus besar itu dapat masuk ke parlemen. Saya rasa partai baru dan partai dengan suara menengah punya keterwakilan perempuan yang lebih baik,” ungkapnya.