Belajar Mengelola Bonus Demografi dari Kasus Jepang, Brazil, dan Afrika Selatan

Suasana diskusi yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di kantor PGK, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020).

Jakarta, Sayangi.com – Keberhasilan suatu negara dalam mengelola kelompok usia produktif bergantung pada kemampuan negara tersebut mempersiapkan generasinya agar dapat memanfaatkan “celah kesempatan” (window of opportunity) dari Bonus Demografi. Tidak semua negara berhasil memanfaatkan Bonus Demografi. Jepang adalah salat satu yang sukses, namun Brazil dan Afrika Selatan dinilai gagal.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk “Peran Pemuda Sebagai Tulang Punggung Pemanfatan Bonus Demografi, Tantangan dan Peluang Ekonomi dalam Menyongsong Indonesia Emas pada Tahun 2045” di kantor DPP PGK Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut yaitu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Muhammad Faisal, dan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta.

Secara teoritis Bonus Demografi tercermin dari angka rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu Jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsan (PGK) Bursah Zarnubi dalam pengantar diskusi mengungkapkan kekagumannya pada cara Jepang mengelola bunus demografi sehingga mampu menghasilkan mobilitas penduduk dengan tingkat produksi yang tinggi.

“Yang menarik di Jepang, di tengah penurunan angkatan kerja tapi ekonominya tumbuh mengagumkan mengalahkan Amerika dan Eropa,” kata Bursah.

Menurut Bursah, angkatan kerja di Jepang saat ini 1 orang menanggung 2 orang, sedangkan di Indonesia 2 orang angkatan kerja menanggung 1 orang usia non-produktif. Itu artinya Jepang sudah melewati ledakan bonus demografi namun ekonominya tetap stabil meskipun penduduk usia non-produktifnya saat ini sedang tinggi-tingginya.

“Ini yang membuat dunia kaget, di saat deflasi permanen dan di tengah penurunan tenaga produktif kok ekonomi Jepang tumbuh mengagumkan, padahal sekarang puncak-puncaknya Jepang didominasi usia 75 tahun sampai 90 tahun,” kata Bursah.

Keadaan ini yang kemudian membuat Jepang dianggap berhasil memanfaatkan bonus demografinya pada tahun 1990-an dengan menyerap 80% dari angkatan kerja.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Muhammad Faisal. Jepang dinilai mampu mengelola bonus demografi sehingga menjadi negara maju.

“Apapun yang terjadi, Jepang saat ini sudah lulus jadi negara maju. Sekarang pendapatan perkapitanya hampir 40.000 USD, sedangkan kita baru sekitara 3.900 USD. Jadi gaji kita ini 1/10 orang Jepang,” kata Faisal.

Dijelaskan Faisal, Jepang mengalami apa yang disebut big bonus demografi pada tahun 1990-an atau sekitar 30 tahun yang lalu. Indonesia pada tahun 2020 ini baru memasuki bonus demografi.

“Pertanyaannya, bisakah kita seperti Jepang pada 30 tahun mendatang? Memang kita mesti optimis, tapi kalau saya ditanya sebagai peneliti secara realistis saya katakan “berat”,” tegas Faisal.

Alasannya, Indonesia baru pada 2019 yang lalu naik dari status lower middle income ke upper middle income (pendapatan 3.896-12.055 USD). Tren pertumbuhan kita dibanding Korea saja jauh, apalagi dibandingkan Jepang (lihat diagram).

“Tapi kita masih punya waktu untuk menaikkan pendapatan kita menuju negara high income yaitu 12.055 USD,” kata Faisal.

Kasus Brazil dan Afrika Selatan

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengungkapkan Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum demografi ini karena kalau gagal mengkapitalisasi “momentum” yang ada, maka bonus demografi hanya akan menjadi bencana.

Menurut Arief, Indonesia harus belajar dari kegagalan Brazil dan Afrika Selatan dalam mengkapitalisasi peluang bonus demografi.

“Periode bonus demografi di Brazil dimulai awal 1970-an dan berakhir pada 2018 yang lalu. Brazil dianggap “gagal” mempersiapkan diri sejak awal periode bonus demografi dimulai,” kata Arif.

Resesi ekonomi yang terjadi di Brazil telah banyak mempengaruhi sektor formal sehingga pemerintah lebih memprioritaskan alokasi sumber daya untuk kebutuhan jaring pengaman sosial dan pensiun.

Hal tersebut mengakibatkan defisit anggaran yang sangat besar sehingga Brazil tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penyediaan akses pendidikan yang berkualitas, infrastruktur, kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sedangkan untuk kasus Afrika Selatan, permasalahan utama terkait tingginya angka pengangguran. Terjadi diskoneksi antara tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak bisa diimbangi oleh tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Hal ini akibat adanya skill mismatch antara apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan apa yang bisa ditawarkan oleh pekerja. Mismatch yang ada disebabkan karena kualitas pendidikan yang kurang baik dan kegagalan pemerintah meng-link-an antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Kondisi yang terjadi mengakibatnya sekitar 53% generasi milenial di Afrika Selatan menganggur karena tidak terserap pasar tenaga kerja,” kata Arif.

Karena itu, dalam konteks memanfaatkan momentum bonus demografi, Pemerintah RI akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Karena peningkatakan indeks pembangunan manusia sebesar 1 persen saja mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen.

“Melalui berbagai ikhtiar diharapkan kita dapat keluar dari middle income trap, kejemuan pertumbuhan lima persen serta ketimpangan yang memecah persatuan bangsa,” tegas Arif Budimanta.