Kampanye Radikalisme dan Intoleransi Marak di Medsos, Polri Gencar Lakukan Patroli Cyber

Jakarta, Sayangi.com – Karo Multimedia Divhumas Polri, Brigjen Pol Budi Setiawan mengungkapkan, kampanye kelompok penganut radikalisme dan intoleransi di era digital, banyak memanfaatkan media sosial (medsos).

Berbagai produk propaganda bertebaran, dan tema yang paling sering disampaikan ialah menyudutkan pemerintah. Selain itu, para radikalis juga mengusung ideologi khilafah melalui media sosial.

“Kelompok pro khilafah tersebut menjadikan hoax sebagai strategi yang efektif. Karena mereka berprinsip sedang berperang, sehingga boleh melakukan tipu daya dan tipu muslihat termasuk penyebaran berita bohong atau hoax,” ujar Budi dalam diskusi ‘Upaya Peran Pers Mahasiswa dan Generasi Millenial dalam Membendung Paham Radikalisme’, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).

Pengusung radikalisme biasanya menyampaikan ujaran-ujaran melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan dan provokasi bersumber dari hoax tadi. Tujuannya agar masyarakat menjadi marah, takut dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan kelompok tersebut.

Setelah terpapar ujaran kebencian, sambung Budi, seseorang akan cenderung bersikap intoleran, rasis, radikalis, hingga merasa benar sendiri. Akibatnya, apabila mendapati orang atau pihak yang tidak sepaham, dianggapnya sebagai lawan yang harus diserang atau dimusnahkan.

“Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya, kebencian terus menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan pencegahan dan menangkal kampanye pro khilafah di berbagai media.

“Termasuk media sosial yang tampaknya seolah-olah bebas menyebarkan berbagai hoax dan hasutan,” ungkap Budi.

Upaya pencegahan dilakukan Polri, yakni dengan melakukan patroli cyber, sosialisasi, pelatihan dan kampanye pemanfaatan internet dengan bijak. Kemudian Polri juga melakukan edukasi dan komunikasi ke penggiat medsos, para netizen, perguruan tinggi, media massa dan lembaga yang terkait, provider seluler dan lainnya. Sehingga, mereka bisa turut berperan mengkampanyekan anti hoax dan menjaga ketertiban bersama.

“Juga bersama pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama untuk menjaga ruang publik internet agar sehat,” jelasnya.

Dalam hal ini, Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sehingga patroli cyber bisa dilaksanakan, dan selanjutnya memblokir serta menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoax.

Di samping itu upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan memproses hukum pelaku juga senantiasa dilakukan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memilah, mana berita hoax dan tidak lagi mempercayainya.

“Laporkan segera jika menemukan adanya sebaran berita bohong dan kampanye pro khilafah di media sosial. Yang terpenting masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol saling mengingatkan kepada orang terdekat untuk bijak dalam mengelola informasi,” pungkasnya.