Demi Narkoba, Seorang Anak Tega Palsukan Sertifikat Milik Ayahnya

Jakarta, Sayangi.com -Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya membongkar sindikat mafia tanah. Dalam kasus ini polisi menangkap tujuh tersangka yang memiliki peran berbeda-beda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, otak dari sindikat ini merupakan anak dari korban sendiri. Anak durhaka berinisial AF ini mencuri sertifikat milik ayahnya dari sebuah brangkas di rumahnya.

“Bukan sekadar mencuri sertifikat, sang anak juga meminta bantuan orang lain menduplikasi sertifikat asli itu dan mengembalikan yang asli ke tempat semula,” ujar Yusri di Mapolda Metro Jaya, Rabu (4/3).

Setelah dipalsukan, AF kemudian mengajak dua orang tersangka untuk berpura-pura menjadi orangtuanya. Keduanya kemudian dibawa ke notaris untuk menandatangani akta jual beli lahan tersebut.

“Semua dokumen dilengkapi, termasuk KTP asli tapi palsu atas nama kedua orangtua AF dan surat nikah palsu orangtuanya sebagai pemilik rumah,” jelasnya.

Adapun AF tega melakukan tindak kejahatan ini lantaran ketergantungannya pada narkotika jenis sabu. Diketahui ia juga memiliki sejumlah hutang kepada seorang bandar narkoba.

“AF yang mengalami ketergantungan narkoba itu mau menjual rumah orang tuanya dan melibatkan mafia tanah,” jelas Yusri.

Sementara itu, Panit Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro AKP Reza Mahendra mengatakan, semua dokumen palsu terkait rumah di kawasan Cipete itu digunakan AF untuk jaminan pinjaman senilai Rp 3,7 miliar. Sementara harga rumah dan lahan tersebut ditaksir mencapai Rp 60 miliar.

Saat jatuh tempo pembayaran, lanjut Reza, orangtua AF kaget lantaran ada orang yang hendak mengeksekusi rumahnya. Padahal mereka tidak pernah menjaminkan sertifikat rumah tersebut kemanapun.

“Dari sini orang tua si anak melaporkan kasus ini hingga Tim Subdit Harda menangkap para pelaku semuanya tujuh orang,” terangnya.

Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga, kemudian Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen, dan Pasal 265 mengenai penggunaan dokumen palsu sebagai bukti untuk transaksi.