Melihat Argumen Mendagri Tito, Siti Zuhro, dan Titi Anggraini Soal Pilkada Langsung

Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi memberikan cendera mata kepada Mendagri Tito Karnavian pada acara diskusi di The Dharmawangsa Hotel Jakarta, Senin (9/3/2020).

Jakarta, Sayangi.com – Sistem Pilkada Langsung pada hakekatnya memiliki spirit dan ide dasar yang bagus bagi proses demokrasi di Indonesia karena melibatkan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Namun pada prakteknya muncul sejumlah persoalan krusial yang membuat sistem tersebut terbuka untuk dilakukan evaluasi.

Demikian pandangan Mendagri Tito Karnavian ketika menjadi narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk “Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis Dan Berkualitas: Tantangan Dan Harapan” di The Dharmawangsa Hotel Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

Acara diskusi yang dimoderatori Fitri Megantara tersebut juga menghadirkan narasumber lain yaitu Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Direktur eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Awalnya, Fitri Megantara mengajukan pertanyaan kepada Mendagri Tito soal perkembangan wacana evaluasi sistem Pilkada Langsung yang pernah diwacanakan oleh Mendagri. Menjawab pertanyaan tersebut, Tito menegaskan dirinya tidak anti Pilkada Langsung, karena bentuk evaluasi yang diinginkanya pada tahap awal adalah evaluasi akademik melalui penelitian yang berbasis pada metodologi yang kuat dan data akurat.

Bagi Tito, Pemungutan suara dalam Pilkada dapat diartikan The Hallmark of Democracy (titik tanda demokrasi). Tito mengakui Pilkada secara langsung di samping melibatkan partisipasi publik paling banyak juga telah membuka peluang bagi figur non elit menjadi pemimpin daerah. Namun dalam pelaksanaannya memunculkan sejumlah dampak negatif.

“Kita tidak bisa menafikan adanya dampak negatif Pilkada Langsung. Pengalaman saya sebagai Kapolda Papua dan Kapolri memperkuat penilaian itu,” kata Tito.

Menurutnya, dampak negatif Pilkada Langsung adalah terjadinya pembelahan di masyarakat.

“Memang betul maunya kita Perbedaan bisa melahirkan check and balances, tapi faktanya banyak yang berkembang menjadi kekerasan. Saya pengalaman di Papua berkali-kali, ada juga terjadi di Aceh, Madura, dan Empat Lawang,” jelasnya.

Dampak negatif yang kedua menurut Tito adalah terjadinya politik biaya tinggi (high cost politics) yang dikeluarkan oleh pemerintah baik melalui APBD maupun APBN. Banyak daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah sehingga menggunakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang angkanya bisa mencapai Rp80 miliar hingga Rp100 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Langsung, pengawas, sampai pengamanan.

Politik biaya tinggi juga dialami para calon yang berkompetisi dalam Pilkada. Tito menyebut kebutuhan dari calon kepala daerah untuk yang resmi saja sangat besar meliputi biaya survei, kampanye, hingga dana saksi. Akibatnya, banyak kepala daerah yang terpilih tidak mau tekor sehingga berpikir ingin balik modal dan memicu penyalahgunaan wewenang.

Karena itu Tito mengaku tertarik dengan penelitian LIPI 2013-2015 yang mengarah kepada Pilkada Asimetris dengan memperhatikan keunikan Indonesia yang wilayahnya berbeda berdasarkan karakter daerah dan kondisi geografis.

Mendagri Tito selanjutnya menjelaskan bahwa Pilkada Langsung akan efektif jika diterapkan pada daerah yang memiliki tiga kategori. Pertama, Kedewasaan Berdemokrasi yang ditandai dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Kedua, Kondisi keuangan daerah memadai yang dihitung berdasarkan rasio PAD dengan dana transfer pemerintah pusat. Ketiga, Aspek sosial budayanya mendukung yang ditandai dengan minimnya potensi konflik dan dampak sosial.

Di tempat yang sama, Peneliti LIPI Siti Zuhro yang dulunya masuk tim perumus UU Pilkada menceritakan pengalamannya mensosialisasikan pentingnya sistem Pilkada Langsung di masa lalu.

“Saya sangat mendukung pilkada langsung dengan asumsi penyelenggaranya profesional, masyarakatnya well-educated, aparat netral, dan ASN tidak boleh politisasi birokrasi. Namun prakteknya kan tidak demikian,” kata Siti Zuhro.

Setelah diterapkan selama 15 tahun sejak 2005, akhirnya Siti Zuhro sampai kepada kesimpulan bahwa sistem Pilkada Langsung yang diasumsikan hanya angin surga.

“Untuk negara yang seunik Indonesia, kemudian kita menganggap perlu ada evaluasi. Demokrasi harus membangun peradaban dengan memuliakan nilai budaya. Kalau budaya kita diporak-porandakan hanya karena Pilkada Langsung oleh isu SARA misalnya, itu tandanya kita harus kontemplasi lagi,” kata Siti Zuhro.

Sementara itu, Titi Anggraini menilai Pilkada Langsung secara teknis perkembangannya menunjukkan perbaikan, makin tertib dan lebih profesional. Meski membenarkan adanya sejumlah kendala seperti pembelahan masyarakat, politik biaya tinggi dan penyelenggara yang tidak netral, namun menurut Titi telah ada upaya perbaikan melalui penyempurnaan regulasi.

Titi pun kemudian memberi contoh manfaat Pilkada Langsung sebagai sarana rekrutmen politik.

“Di antara dinamika yang menimbulkan problematika tadi, ternyata Pilkada Langsung juga menjadi sarana rekrutmen politik nasional. Presiden kita hari ini pun produk Pilkada Langsung dari mulai Pilkada Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta,” ujar Titi.

Titi menyebut, apabila Pilkada DKI tahun 2012 dipilih oleh DPRD, peluang Jokowi untuk menjadi gubernur sangat tipis.

“Kalau Pak Jokowi dipilih DPRD DKI dari sisi komposisi suara itu sudah pasti tidak terpilih. Jadi ruang untuk perbaikan itu ada tentu ya,” katanya.

Sejumlah tokoh turut hadir pada diskusi tersebut antara lain Hariman Siregar yang dikenal sebagai aktivis Malari 74, mantan anggota DPR sekaigus Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi, Pengamat Militer Conni Rakahundini Bakri, Praktisi Hukum Ari Yusuf Amir, Artis Senior Anwar Fuadi, Dr Sidratahta, Dr Ade Reza, Nurhayati Assegaf, Dr AH Bimo Suryono (Ketua KBPP Polri), Dr Herdi Syahrasyad, sejumlah Pimpinan Kelompok Cipayung Plus, serta para aktivis kampus.