MPBI Tolak TKA China dan Dorong Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Koruptor Covid-19

Konferensi Pers yang dilaksanakan oleh Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra (PN MPBI) di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Jakarta, Sayangi.com – Membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Indonesia meresahkan banyak pihak. Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra (PN MPBI) menilai masuknya TKA asal negeri tirai bambu yang jumlahnya mencapai 40.000 orang tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

Koordinator Presidium PN MPBI, M Hatta Taliwang menjelaskan, amanat konstitusi berupa kewajiban penyelenggara pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengandung pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh, yang tidak boleh diintervensi, diekspansi dan dipenetrasi oleh negara lain maupun oleh kekuatan konspirasi global non negara. Dalam kaitan itu maka masuknya TKA ilegal asal Negara RRC Komunis ke beberapa daerah di Indonesia harus direspon dengan menggunakan paradigma kedaulatan negara.

“Oleh keren itu PN MPBI secara serius dan tegas menolak kehadiran TKA dan WNA RRC Komunis di seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Selain itu kami mendesak pemerintah untuk dalam waktu yang sesingkat singkatnya mengembalikan para TKA dan WNA tersebut ke negara asalnya,” kata M Hatta Taliwang dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Resto Pempekita Jalan Duren Tiga Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Sambil menunggu kearifan dan kenegarawanan Presiden Jokowi untuk memulangkan
kembali para TKA dan WNA tersebut ke negeri asalnya, PN MPBI menegaskan
sikapnya bahwa setiap orang apakah dia pejabat negara, partai politik, anggota
legislatif, para birokrat yang secara nyata memberikan fasilitas dan kemudahan
kepada para TKA dan WNA asal RRC Komunis ke Indonesia patut dianggap sebagai
pengkhianat negara.

Penanggulangan Covid-19

PN MPBI menekankan kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bahaya COVID-19 harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif dan intergral) yang ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu
perumusan aturan dan kebijakan untuk menaggulangi bahaya COVID-19 tidak boleh
menimbulkan benturan otoritas baik antar pemerintah dan pemerintah daerah maupun
antar sesama aparat dan institusi pemerintahan di setiap tingkatan.

Terkait hal itu maka PN MPBI berpendapat bahwa Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan cukup layak menjadi payung hukum bagi segala kebijakan dan tindakan pemerintahan untuk menanggulangi bahaya COVID-19. Atas dasar itulah maka PN MPBI secara tegas menolak diberlakukannya PERPU 1 tahun 2020 yang baru disetujui DPR RI di sidang paripurna kemarin.

Dalam penyelenggaran otonomi daerah, maka pemerintahan daerah yang terdiri dari
Gubernur dan DPRD memiliki kewenangan atributif untuk melaksanakan amanat
konstitusi.

“Oleh karena itu maka penanganan dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mencegah
terjadinya benturan otoritas dan kebijakan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah,” kata Hatta.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, pelaksanaan PSBB harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencegah timbulnya gejolak sosial.

“Penyelenggaraan penangulangan bahaya COVID-19 jangan dijadikan ajang untuk
melakukan politisasi dan tidak boleh menimbulkan permusuhan antar sesama pejabat penyelenggara pemerintahan daerah,” katanya.

Terbatasnya jumlah rumah sakit khususnya pada daerah-daerah kawasan tengah dan
timur indonesia harus dijadikan cambuk oleh pemerintah untuk membangun rumah sakit
darurat atau memanfaatkan bangunan-bangunan milik pemerintah termasuk BUMN dan BUMD untuk dijadikan rumah sakit darurat.

Agar segala upaya penyelenggaraan penanggulangan bahaya COVID-19 dapat
berlangsung secara terukur, efektif dan efisien maka pemerintah perlu memberikan
perhatian khusus terhadap keamanan dan keselamatan tenaga medis maupun tenaga dari
profesi lainnya yang diberi tugas untuk ikut serta dalam penanggulangan bahaya COVID19 termasuk dari mereka berasal dari TNI dan Polri.

Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan dana/anggaran untuk penanggulangan bahaya COVID-19, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dan dana masyarakat, PN MPBI mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi di tengah bencana wabah Covid-19.

“PN MPBI secara serius memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk memberlakukan HUKUMAN MATI kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi dalam penggunaan/pengelolaan anggaran dimaksud,” tegas Hatta Taliwang.

Untuk menjamin ketentraman masyarakat dan keamanan social, PN MPBI menharapkan
kearifan penyelenggara pemerintahan negara yang bertugas melaksanakan kegiatan
penanggulangan bahaya COVID-19 agar segala kebijakan dan program yang dijalankan
tidak menimbulkan dekadensi dan demoralisasi dikalangan umat beragama khususnya
umat Islam, agar semua umat beragama dapat melaksanakan kegiatan peribadatannya
sesuai amanat konstitusi yang menetapkan bahwa Negara Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernyataan Politik Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra (PN MPBI) yang dibacakan dalam konferansi pers ini ditandatangani oleh Koordinator Presidium M Hatta Taliwang, Sekjen Darmayanto, dan sejumlah Anggota Presidium yang terdiri dari MS Ka’ban, Max Sopacua, Gunawan Adji, dr Zulkifli S Ekomei Arianatareja, PKP KPT RD Heru Rusyamsi, Amir Hamzah, Nur’aini Bunyamin, dan Heppy Trenggono.