Perppu Corona Disahkan Jadi UU, Ada Penyelundupan Konstitusi dan Imunitas Absolut

Sekretaris Eksekutif Pusat Pengkajian dan Pemantauan Pengadaan Indonesia (P4I), Dede Agung Wardhana

Jakarta, Sayangi.com – Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan kini telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa (12/5/2020) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Mayoritas fraksi partai di DPR telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi Undang-Undang. Hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan menolak terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

Sekretaris Eksekutif Pusat Pengkajian dan Pemantauan Pengadaan Indonesia (P4I), Dede Agung Wardhana mengungkapkan, salah satu poin penting dalam Perppu itu ialah mengenai imunitas/kekebalan hukum terhadap pejabat tertentu, karena tidak bisa dituntut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Perpu yang menyatakan bahwa stakeholder terkait, baik itu pihak KSSK, pejabat kementerian keuangan, BI, OJK, LPS dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam hal ikhwal menjalankan mandat Perppu corona tersebut.

“Pasal tersebut berbahaya karena melegitimasi bahwa aparat pemerintah yang menggunakan uang negara terkait penanganan Covid-19 tidak bisa dituntut secara pidana, maupun digugat perdata, dan tata usaha negara (PTUN)” bebernya.

“Padahal jika kita merujuk pada amanat Konstitusi sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu aspek negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan tersebut sangat diperlukan karena setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Action power tends to corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga mengandung prinsip equality before of the law dan supremasi hukum” lanjutnya.

Ia kembali menuturkan bahwa senyatanya ketentuan Pasal 27 Perppu telah memberikan keistimewahan kepada pejabat tertentu berupa imunitas absolute sehingga kebal hukum dan hal tersebut merupakan penyimpangan dan penyelundupan konstitusi.

Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa terlalu premature untuk menggeneralisir segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara, karena secara konstitusional yang berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sangat wajar apabila banyak pihak yang menilai Perpu No. 1 Tahun 2020 ini telah menjadikan penanganan pandemic Covid-19 sebatas etalase belaka, karena kepentingan kedaruratan kesehatan masyarakat relative minimalis. Berbanding terbalik dengan kepentingan oligarki korporasi” pungkas Agung. (Ichsan)