Ketua MPR Hingga Din Syamsuddin Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Din Syamsuddin

Jakarta, Sayangi.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pasalnya, saat ini masyarakat tengah dalam keadaan susah karena menghadapi pandemi Covid-19. Terlebih, besaran kenaikan iuran BPJS Keseharan hanya terpaut sedikit dari kenaikan sebelumnya yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara. Terlebih di tengah resesi ekonomi saat ini,” tegas Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Pemerintah seharusnya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat luas ketika mengambil kebijakan. Apalagi jumlah peserta mandiri yang berasal dari kelompok masyarakat pekerja informal jumlahnya juga cukup besar.

“Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,” ujar dia.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menolak keputusan menaikkan iuran PBJS Kesehatan dan menilai langkah tersebut  zalim.

“Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah menambah kesusahan itu,” kata Din, Jumat (15/5/2020).

Menurut Din, pihaknya menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial (social disobedience).

Dia pun mempertanyakan mengapa BPJS sering berutang kepada rumah sakit. “Ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Din.