WHO Khawatirkan Kasus Baru Covid-19 di Negara-negara Selatan

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 9gambar kanan)bertemu Xi Jinping di Beijing, China 28 Januari 2020.Foto Reuters
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bergambar kanan)bertemu Xi Jinping di Beijing, China 28 Januari 2020.Foto Reuters

Jenewa,Sayangi.com- Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rabu (20/5) menyampaikan kekhawatiran sehubungan peningkatan infeksi virus corona di negara-negara miskin.

“Kami sangat prihatin dengan meningkatnya kasus di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah,” kata Dirjen WHO pada konferensi pers reguler WHO tentang pandemi. WHO mengatakan 106.000 kasus baru COVID-19 dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Artinya kenaikan satu hari terbesar sejak wabah itu mulai muncul akhir tahun lalu.

Tedros mengatakan WHO terus mendukung negara-negara anggota untuk memastikan bahwa pasokan penting diterima oleh petugas kesehatan dan pasien serta sistem kesehatan terus berfungsi.

Pada sisi lai, presiden AS Donald Trump menuduh WHO salah urus dalam menanggapi perebakan dan berpihak padaTiongkok, meskipun AS merupakan negara dengan kasus dan kematian COVID 19 tertinggi di dunia.

Trump mengirim surat kepada Tedros awal pekan ini yang mengancam AS akan keluar dari organisasi itu dan secara permanen memangkas dananya. Tedros menolak menanggapi ancaman itu dan hanya mengatakan, “Kami telah menerima surat itu dan sedang mempelajarinya.”

Ketua program darurat WHO, Dr. Mike Ryan memperingatkan warga agar tidak menggunakan obat malaria hydroxychloroquine, kecuali jika terbukti secara ilmiah manjur.

Trump mengatakan ia menggunakan hydroxychloroquine untuk mencegah infeksi virus corona, meskipun ada kaitan antara obat itu dan risiko kematian pasien virus corona yang lebih besar.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan solidaritas global dengan Afrika sebagai bagian penting untuk mengakhiri pandemi virus corona. Ia mengatakan tindakan internasional diperlukan untuk membantu memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan suplai makanan serta untuk menghindari krisis keuangan di benua itu.

sumber: voa news