Gedung Putih Bakal Ubah Perdagangan Dengan Hongkong

Paspor Hongkong, Foto Hongkong Free Pers
Paspor Hongkong, Foto Hongkong Free Pers

Jakarta,Sayangi.com- Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China kembali memanas. Kondisi ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa Hong Kong tidak lagi mendapat perlakuan otonomi khusus berdasarkan hukum AS.

Pernyataan itu akan berimplikasi besar bagi status salah satu pusat perdagangan dunia. Dan keputusan itu akan membuat marah Beijing. Tidak ada alasan yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China mengingat fakta di lapangan,” katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip BBC.com, Kamis (28/5/2020).

Pernyataan keras itu terkait dengan rencana Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan baru di Hongkong. UU China yang akan diberlakukan di Hongkong akan menjadi produk UU yang kontroversial.  Undang-undang keamanan merupakan bagian terbaru dari serangkaian tindakan yang secara mendasar merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong, kata Pompeo.

“Sekarang jelas bahwa China mengubah model pemerintahan Hong Kong dengan sendirinya,” tambahnya. Karena itu dia mendukung rakyat Hong Kong berjuang melawan penolakan rezim komunis China atas otonomi wilayah itu.

Sementara itu, aksi protes juga pecah di Hong Kong untuk menolak undang-undang kontroversial lainnya. Hal ini termasuk ancaman bagi pelaku penghinaan terhadap lagu kebangsaan dengan ganjaran hingga tiga tahun penjara.

Ratusan demonstran dengan spanduk berbaris di sepanjang jalan pusat kota selama aksi protes menentang undang-undang keamanan nasional Beijing di Hong Kong seperti dikutip ChannelNewsAsia. Kepolisian Hongkong mengepung gedung lembaga legislatif kota itu dengan penghalang berisi air dan mencegah pertemuan massa.

Polisi mengatakan lebih dari 300 orang ditangkap, sebagian besar karena dicurigai mengadakan pertemuan tidak sah. Tayangan televisi menunjukkan banyak dari mereka yang ditahan adalah dari kelompok¬† remaja. “Ini seperti jam malam,” kata Nathan Law, seorang pengacara. Dia mengatakan pemerintah Hongkong harus mengerti mengapa orang benar-benar marah.