Perintah Eksekutif Trump Dianggap Kekang Kebebasan,

Foto The New Yorker
Foto The New Yorker

Washington,Sayani.com- Trump tidak memiliki kekuatan untuk memodifikasi Pasal 230 dengan perintah eksekutif.Pusat Terkait itu Demokrasi dan Teknologi atau Center for Democracy and Technology melayangkan gugatan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gugatan tersebut lantaran Trump dianggap membatasi kebebasan berpendapat.

Dilansir dari Bloomberg, Rabu (3/6/2020), organisasi nirlaba itu beralasan bahwa perintah eksekutif Trump melanggar perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama.

Gugatan dilayangkan ke pengadilan federal Washington pada Selasa (2/6/2020). NGO ini mengklaim perintah Trump terhadap Twitter merupakan pembalasan yang tak diatur dalam hukum dan berusaha untuk mencegah perusahaan dan individu lain yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Perintah Trump yang dikeluarkan pada Kamis dimaksudkan untuk melemahkan perlindungan hukum yang dinikmati oleh perusahaan media sosial. Media sosial tersebut termasuk Twitter dan Facebook.

Lembaga nirlaba AS ini meminta regulator federal untuk melihat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 230 Undang-Undang Komunikasi 1996. Pasal tersebut melindungi perusahaan dari tanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna.

sumber: Reuters