Webinar PGK: Aktivis Lintas Generasi Dorong Penguatan Solidaritas Sosial Saat Pandemi

Webinar DPP PGK Seri I berjudul "Pandemi Covid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang" yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Selasa (17/6/2020) malam.

Jakarta, Sayangi.com – Anggaran penanganan dampak COVID-19 yang baru saja dinaikkan dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun harus diawasi bersama. Hal itu untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran sehingga bisa menghindari terjadinya skandal keuangan di tengah pandemi. Selain itu, perlu adanya kesadaran bersama dari segenap anak bangsa bahwa menghadapi pandemi mesti meninggalkan gaya hidup lama yang individualis-egoistis menuju paradigma kehidupan baru yang lebih menjunjung tinggi semangat solidaritas sosial dan gotong royong.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka pada Webinar DPP PGK Seri I bertajuk “Pandemi Covid-19 di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Selasa (16/6/2020) malam.

Acara yang dipandu oleh Mantan Ketua Umum DPP GPII Karman BM ini menghadirkan para pentolan aktivis lintas generasi yaitu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Aktivis Senior Hariman Siregar, Menseskab Pramono Anung, Aktivis Senior Maruarar Sirait, Anggota DPR-RI Masinton Pasaribu, Aktivis Senior Syahganda Nainggolan, Pengamat Politik Ichsan Loulembah, Mantan Ketua Umum GMNI Twedy Ginting, dan Mantan Ketua Umum KAMMI Kartika Nur Rakhman.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyampaikan opening speech pada kesempatan tersebut mengingatkan bahwa kenaikan anggaran penanganan dampak COVID-19 perlu diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang ketat. Karena itu dia mengapresiasi inisiatif Presiden Jokowi yang kemarin memanggil penegak hukum termasuk KPK untuk betul-betul mengawasi penyaluran dana APBN tersebut.

“Dengan pengelolaan yang akuntabel kita tidak perlu lagi mendengar adanya skandal dalam penanggulangan Covid-19 ini. Kita juga tidak ingin lagi mendengar ada Hak Angket Century berikutnya dengan judul yang berbeda, cukuplah itu menjadi sejarah masa lalu yang menjadi pembelajaran bagi bangsa kita,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai apa yang disampaikan Bamsoet merupakan catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Dikatakannya, dalam kondisi seperti sekarang ini tugas pemerintah secara garis besar ada dua, yaitu membuat kebijakan yang baik dan acceptable, serta kebijakan tersebut harus memberikan pelayanan yang baik bagi publik.

Menurut Pram, tidak ada satupun negara di dunia yang benar-benar siap menghadapi pandemi Covid-19. Dia memprediksi pandemi ini akan berlangsung lama apalagi hingga hari ini belum ditemukan vaksinnya.

“Semua negara tergagap-gagap, negara yang sistem kesehatan terbaik pun hingga saat ini masih buka-tutup karena mereka tidak bisa menyatakan dengan pasti suatu daerah benar-benar suda terbebas Covid-19,” kata Pramono.

Demikin juga dengan Indonesia, pemerintah mesti memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi berjalan dengan baik.

“Sebagai informasi, triwulan pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi kita masih positif 2,97 persen. Tapi triwulan kedua ini diperkirakan akan tumbuh negatif, mudah-mudahan triwulan ketiga dan keempat kita bisa rebound sehingga dalam 1 tahun average-nya bisa di atas 1 persen. Inilah yang diinginkan oleh pemerintah,” kata Pram.

Pram juga mengatakan bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi juga sudah tidak tahan ingin blusukan, namun jika itu dilakukan tentu akan memancing perdebatan di ruang publik.

“Tetapi setelah melihat perkembangan, dimana ada hampir 100-an daerah hijau nanti akan tetap berkunjung ke daerah tersebut dan menyatakan bahwa kita siap bekerja tetapi tetap menjaga kesehatan,” jelas Pram.

Solidaritas Sosial

Aktivis Senior Hariman Siregar mengatakan pemahaman soal pandemi belum dimiliki secara seimbang di antara pejabat pemerintah, aktivis, maupun masyarakat umum. Menurutnya, sebelum ditemukan vaksin pandemi akan terus terjadi dan virus Covid-19 akan mematahkan setiap perencanaan manusia.

“Yang harus disadari, kita tidak bisa merencanakan sesuatu sebelum virus ini bisa dikalahkan. Kita hanya bisa buying time, yaitu menunggu sambil berupaya supaya jangan jatuh terlalu banyak korban,” kata Hariman.

Aktivis yang berlatar belakang dokter ini menerangkan bahwa virus Covid-19 merupakan partikel sederhana yang tidak akan hidup lama sehingga manusia pasti menang melawannya. Sebelum adanya vaksin, yang bisa dilakukan manusia saat ini adalah membangun solidaritas bersama dengan mengikuti mitigasi yang dianjurkan oleh saintis.

“Kurangi gaya hidup sebelum ada pandemi yang rakus, mau menang sendiri, tidak mau berbagi, dan tidak ada kolaborasi. Kalau kita teruskan gaya seperti itu, kita akan pecah dan virusnya akan menang. Kita akan menjadi seperti dalam film The Walking Dead,” katanya.

Hariman Siregar

Sementara itu, Maruarar Sirait yang menjadi narasumber berikutnya mengatakan perlu pemanfaatan dana APBN untuk pengembangan riset kesehatan. Dikatakannya, dana riset yang ada sekarang masih jauh dari memadai.

Maruar mengakui bahwa pemerintah terlalu meremehkan pada awal mula berkembangnya virus Covid-19 di China.

“Kita memang pendukung pemerintah tapi harus diakui bahwa awalnya kita gagap dan sebagian menganggap remih virus. Harus jujur dan objektif diakui bahwa pemerintah itu pasti ada kekurangan tapi kita perbaiki, karena yang sempurna yang hanya Tuhan,” kata Maruarar.

Maruarar juga menyambut baik gagasan solidaritas sosial dan menawarkan implementasi dalam bentuk perhatian konkret kepada para aktivis terdampak Covid-19.

Pada kesempatan selanjutnya, anggota DPR Masinton Pasaribu mengajak kepada sekitar 600-an aktivis yang menjadi partisipan webinar untuk konsisten mengawal dana APBN yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Menurutnya, belajar dari kejadian 1998, krisis selalu melahirkan orang-orang kaya baru dari anggaran yang digelontorkan.

“Presiden juga meminta supaya programnya dikawal. Kalau bisa memang menyertakan kawan-kawan aktivis. Pengawasan dan penegakan hukumn itu penting supaya potensi orang untuk bermain bisa diminimalisir,” kata Masinton.

Senada dengan Hariman dan Maruarar, Masinton menilai semangat gotong royong dan kebersamaan itu harus dilakukan dalam praktik kehidupan. Dikatakannya, mengawasi mereka yang terlibat aktif dalam pengelolaan dana Covid-19 termasuk anggarannya merupakan bagian dari gotong royong sebagai kontribusi yang bisa dilakukan aktivis.

Masinton menegaskan, meskipun dirinya berasal di partai pemerintah namun tetap menganjurkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Apalagi pemerintahan ini tidak tunggal dan melibatkan banyak partai koalisi.

“Tujuannya adalah bagaimana negara harus benar, jangan lebih parah dari VOC. Kalau VOC memungut pajak tapi tidak ngutang. Pemerintahan di alam merdeka ini kan tidak boleh dong lebih parah dari VOC mau pajak dari rakyat terus ngutang juga,” katanya.

Masinton juga mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dinilai cenderung kapitalistik. Kritik itu dilakukannya dalam rangka menegakkan politik kedaulatan. Dia menyoroti anggaran ribuan triliun rupiah setiap tahun yang mengalir ke luar negeri, sementara produksi dalam negeri sendiri dibully oleh importir yang berkolaborasi dengan eksekutif dan legislatif.

“Ketika pemerintah menyampaikan perlunya memperkuat industri strategis nasional, di bawahnya tidak melaksanakan itu dan anggaran ribuan triliun tiap tahun justru untuk belanja barang impor. Bahkan TNI kita mau beli peralatan dari PT Pindad dibilang barangnya tidak presisi lah sehingga harus impor,” kata Masinton.

Sementara itu, Syahganda Naingolan menyayangkan kesalahan kebijakan pemerintah pada saat awal merebaknya virus Covid-19. Padahal Vietnam bisa dikatakan berhasil mengantisipasi penyebaran virus karena langsung memblokade penerbangan dengan China dan melakukan lockdown di Kota Hanoi dan Ho Chi Minh City. Vietnam kini pertumbuhan ekonominya mencapai 5 persen.

Selain itu, Syahganda juga mengajak semua pihak berhati-hati terhadap orang yang akan mengambil keuntungan dari bencana Covid dalam bentuk promosi obat-obatan maupun penyalahgunaan bantuan sosial.

“Harusnya Bansos ini diselidiki oleh DPR, tapi kalau DPR tidak berani dan mandul hanya gara-gara Perppu jadi repot,” kata Syahganda.

Pentingnya penguatan solidaritas sosial juga ditekankan oleh Ichsan Loulembah. Menurut dia, solidaritas sosial yang dalam peradaban bangsa sering disebut gotong royong memerlukan kolaborasi yang harus dipimpin oleh pemimpin politik dan sosial.

“Tanpa itu hanya menjadi gerakan masyarakat yang sporadis dan tidak akan menjadi sebuah gerakan besar.  Karena kita tidak mungkin hanya mengandalkan negara, mereka juga kena imbas dan perlu dukungan semua pihak,” kata Ichsan.

Pemimpin aktivis millenial Twedy Ginting juga sepakat gerakan sosial yang mesti diintensifkan di tengah pandemi. Dia optimis hal itu bisa diwujudkan karena solidaritas masyarakat telah bergerak sendiri meski tanpa komando.

“Solidaritas kita sebagai bangsa ternyata masih ada, ini dibuktikan dengan banyaknya donasi untuk penanganan Covid,” kata Tweedy.

Pimpinan aktivis millenial lainnya Kartika Nur Rakhman menekankan pentingnya kedermawanan sosial untuk saling mensupport di masa pandemi.

Dikatakannya dalam sejarah Flu Spanyol, faktor donasi menjadi elemen penting dalam menyelamatkan nyawa manusia akibat virus.

“Kita bisa belajar dari kasus Flu Spayol dimana John Rockefeller dan Johns Hopkins melakukan donasi besar-besaran untuk memerangi virus saat itu,” kata Kartika.

Sementara itu anggota DPR RI dari Partai Gerindra Sri Meliyana yang juga menjadi partisipan webinar ketika dimintai tanggapannya menekankan bahwa apa yang dilakukan bangsa Indonesia dalam upaya keluar dari krisis akibat Covid-19 merupakan usaha bersama dan selalu ditonton dunia internasional.

“Apakah kita ini menjadi bangsa yang ketika diuji lalu kolaps, atau menjadi bangsa yang ketika mendapat ujian mampu berjaya. Ini tidak bisa dilakukan satu orang namun harus bersama-sama,” katanya.

Dalam kunjungannya ke desa-desa, Sri Meliyana mengaku banyak menemui sejumlah program yang tidak tepat sasaran dan memerlukan evaluasi karena kelemahan dalam hal pendataan seperti dalam penyaluran bantuan sosial tunai maupun dana BOS. Karena itu dia mengajak para aktivis untuk menyuarakan temuan tersebut demi perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

“Inilah waktunya, saya tunggu kawan-kawan aktivis. Saya baris di belakang aktivis untuk melaporkan apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri,” tegas Sri Meliyana.

Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi yang memberikan kata penutup pada akhir sesi webinar mengajak untuk saling percaya dan gotong royong dalam menyatukan langkah menghadapai pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya. Dia menjelaskan bahwa bangsa Indonesia bisa belajar dari kasus pandemi di masa lalu seperti di kasus Konstantinopel, kasus Black Death pada abad ke-14, pandemi di Spanyol, maupun kasus kolera di Indonesia pada awal abad ke-20.

Bursah juga mengajak meningkatkan aspek religiusitas dengan belajar dari kasus wabah tho’un di masa nabi muhammad SAW.

“Belajar dari wabah besar di zaman Nabi Muhammad yang disebut tho’un, nabi mengatakan penyakit itu adalah rahmat dan ujian bagi umat. Karena itu kita harus sabar melaluinya sambil terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan yang sebetulnya sudah ada sejak zaman nabi,” kata Bursah.

Bursah Zarnubi dan jajaran pengurus DPP PGK